Pemerintah menargetkan Indonesia melangkah menjadi negara maju tahun 2045 atau Indonesia Emas. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 menjabarkan Visi Indonesia Emas 2045 menjadi 8 misi salah satunya supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia.
Jaksa Agung Muda Bidang Perdata, dan Tata Usaha Negara (Jamdatun), R Narendra Jatna, mengatakan RPJPN menargetkan kejaksan punya peran sentral di era Indonesia emas yakni sebagai advocaat generaal. Menurutnya posisi kejaksaan sebagai advocaat generaal merupakan fungsi Jamdatun. RPJPN mengatur ada 4 tahap pelaksanaan Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia. Tahap pertama periode 2025-2029 sebagai penguatan pondasi.
“Ini tahun pertama kita bikin pondasi untuk mencapai Indonesia Emas 2045,” kata Narendra dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, Selasa (6/5/2025) kemarin.
Akademisi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Fachrizal Afandi, menjelaskan advocaat generaal di Belanda merupakan istilah untuk menyebut jaksa yang bersidang di Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Berbeda dengan konsep advocaat generaal yang dimaksud dalam RPJPN, lebih mirip attorney general di Amerika Serikat. Yakni mewakili kepentingan negara di pengadilan dalam perkara perdata dan tata usaha negara (Datun).
Baca juga:
- Ada 13 Materi dalam Pembahasan RUU Kejaksaan
- Kejaksaan Agung Luncurkan Blueprint Transformasi Penuntutan
Fachrizal berpendapat arah kebijakan advocaat generaal nanti bisa jadi ada badan pengacara negara yang lebih spesifik, mengurusi semua gugatan yang dilayangkan kepada pemerintah di pengadilan tata usaha negara (TUN) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Tak menutup kemungkinan termasuk perkara arbitrase di luar negeri. Bisa saja advocaat generaal nanti sebagai jaksa pengacara negara yang melakukan supervisi dan standarisasi.
Transformasi kejaksaan sebagai advocaat generaal setidaknya membuat pemerintah punya basis data. Sebab biro hukum di kementerian dan lembaga posisinya cenderung dirotasi. Sehingga menyulitkan pemerintah ketika menghadapi gugatan Datun karena pihak yang digugat biasanya lebih dari satu kementerian.
















