Undang-Undang Advokat tersebut mewajibkan advokat mematuhi dan tunduk terhadap kode etik profesi advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi. Dewan Kehormatan juga memiliki tugas melakukan pengawasan atas pelaksanaan kode etik advokat.
Karena ketentuan terbentuknya kode etik advokat dibuat dan diprakarsai oleh Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) yang terdiri dari beberapa organisasi advokat, maka organisasi tersebut akan membentuk Dewan Kehormatan Bersama yang strukturnya disesuaikan dengan kode etik advokat.
Pasal 10 ayat (1) kode etik advokat Indonesia menyatakan pengawasan atas pelaksanaan kode etik advokat dilakukan secara eksplisit oleh Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh advokat yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan etik apabila terjadi pelanggaran.
Selanjutnya untuk kepentingan organisasi, Dewan Pimpinan Pusat atau Dewan Pimpinan Cabang/Daerah dapat bertindak sebagai pengadu dalam hal yang menyangkut kepentingan hukum dan kepentingan umum yang dipersamakan untuk itu.
Dewan Kehormatan advokat dibentuk di tingkat pusat maupun di tingkat cabang. Dalam menjalankan fungsi penegakkan kode etik, Dewan Kehormatan hanya menunggu aduan dan tidak secara aktif mencari kasus pelanggaran kode etik.
Aduan yang masuk ke Dewan Kehormatan, selanjutnya ditangani oleh Dewan Kehormatan Cabang sebagai pemeriksaan tingkat banding. Jika terjadi pelanggaran kode etik, Dewan Kehormatan Advokat berhak memberikan sanksi dan memutuskan untuk mengenakan sanksi sesuai dengan Kode Etik Advokat Indonesia Pasal 7 ayat (1).
Jenis tindakan yang akan dikenakan kepada advokat dalam pasal tersebut berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara dari profesinya selama tiga sampai dua belas bulan, dan pemberhentian tetap.
Namun, dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat ditegaskan, bahwa jenis hukuman tersebut diatur lebih lanjut oleh Dewan Kehormatan. Adanya Dewan Kehormatan ini tentunya akan menegakkan kode etik sebagai moral bagi pedoman pengemban profesi bagi setiap anggotanya.
















