Perda yang dibuat harus tunduk dan patuh terhadap ketentuan UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 76 ayat (1) huruf b UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahkan jelas melarang Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah “Membuat kebijakan yang merugikan kepentingan umum dan meresahkan sekelompok masyarakat atau mendiskriminasikan warga negara dan/atau golongan masyarakat lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
Penulis mempunyai tiga pertanyaan. Pertama, bagaimana pandangan ulama sebagai pakar keagamaan Islam mengenai Perda Pekat ini? Kedua, apakah Perda Pekat bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945? Terakhir, apakah menjalankan kegiatan usaha di bulan Ramadan dianggap sebagai penyakit masyarakat?
Kontraproduktif
Profesor Quraish Shihab sebagai salah satu Ulama Indonesia ternyata pernah menyampaikan kritiknya terhadap Perda Pekat. “Yang mau makan siang di bulan puasa, silakan saja makan. Saya yang berpuasa tidak akan merasa terganggu, saya yang berpuasa tidak akan terpaksa makan karena saya mempunyai iman untuk menjalankan perintah Allah. Jadi, begitulah seharusnya sikap dan tindakan kita. Kalau warung makan ditutup sebenarnya itu tanda penghormatan kepada yang sedang berpuasa, namun menurut saya orang yang sedang berpuasa tidak perlu menuntut agar warung makan tersebut tutup, karena meskipun buka warung saat puasa, saya tidak akan terpengaruh untuk berbuka puasa karena saya telah mempunyai tameng keimanan,” katanya dalam pernyataan lisan saat diwawancarai sebuah stasiun televisi swasta di tahun 2016.
Lalu, Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Peraturan yang dibuat hendaknya mengandung unsur keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hakikat keadilan adalah menjaga hak orang lain untuk memperoleh hak yang sama dan setara. Perda Pekat yang melarang masyarakat membuka warung makan pada siang hari selama bulan Ramadan merugikan pelaku UMKM. Pemkot Serang sebaiknya memberi imbalan sebagai kompensasi atas kerugian yang diderita akibat Perda Pekat tersebut. Logika sederhananya, jika suatu perusahaan mempekerjakan karyawannya untuk bekerja lembur, maka karyawan tersebut wajib menerima upah dari perusahaan.
Pasal 10 Perda Pekat berisi larangan terhadap masyarakat untuk menjalankan kegiatan usaha. Ini sudah jelas bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) jo.Pasal 28 G ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 jo.Pasal 9 ayat (1) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia jo.Pasal 6 ayat (1) huruf g jo. ayat (2) UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Selain bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, juga bertentangan dengan prinsip ekonomi yang selama ini menjadi teori umum masyarakat. Pertama, tujuan diadakannya kegiatan usaha adalah untuk memperoleh penghasilan yang sebesar-besarnya. Kedua, pendapatan ekonomi akan meningkat jika kegiatan usaha dilakukan pada hari raya keagamaan seperti bulan Ramadan. Inilah saat yang tepat untuk meraup manfaat ekonomi sebanyak-banyaknya.
Jika masyarakat sulit melakukan kegiatan usaha, maka wajar Provinsi Banten meraih penghargaan sebagai provinsi dengan tingkat pengangguran tertinggi di Indonesia. Hal ini mungkin terjadi karena Pemkot Serang tidak memberikan solusi peluang usaha untuk menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya bagi masyarakat.

















