Menurutnya, OJK lahir dalam situasi yang penuh tantangan. Karena tantangan utama adalah adanya tekanan dari dalam dan juga luar, sehingga OJK harus dipimpin oleh orang-orang yang tangguh serta memahami sektor jasa keuangan.
Perihal pimpinan OJK nanti, setiap pimpinan OJK harus professional dan menarik garis tegas dan menyadari posisi sebagai regulator. Sigit yakin, orang-orang yang telah ia usulkan yang berasa dari banker untuk mengisi DK OJK akan bersikap tegas dan sadar akan posisinya. “Meskipun dulu banker menjadi bagian yang diawasi, namun sekarang berbalik menjadi mengawasi, saya rasa mereka akan menyadari akan posisi itu. Jadi tidak ada yang perlu dikawatirkan karena mereka tau sal seluk beluk perbankan,” tutur Sigit.
Ia pun mengharapkan agar semua pihak yang terlibat dalam seleksi calon DK OJK ini seperti Pansel, Presiden dan DPR agar meminta pendapat pelaku industri keuangan melalui asosiasi. “Kami tidak memaksakan harapan kami, tapi paling tidak kami dimintakan pendapatnya,” tegas Sigit.
Mengenai nama-nama calon anggota yang telah diumumkan oleh Pansel, Sigit enggan berkomentar. ia hanya mengharapkan agar Pansel mampu menyaring calon-calon yang tidak hanya memiliki kompetensi dan kejujuran, namun juga memiliki pengalaman dalam bidang perbankan.
“saya tidak mau berkomenter persoalan itu, karena akan menimbulkan polemik. Namun, dari Perbanas berharap agar ada dua orang wakil perbankan yang menjadi DK OJK,” lanjut Sigit.
Mengenai persoalan iuran yang akan dipungut oleh lembaga OJK, Ketua Umum Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) Joko Suyanto menyatakan bahwa pungutan ini sudah diatur dalam UU OJK. Sejauh ini, pihak perbankan harus mengikuti semua yang telah diatur dalam UU.
“Formulasi ini diamanahkan oleh UU, tapi formulasinya harus pas. Karena kemampuan industri keuangan BPR, sudah membayar premi LPS, nah kemudian harus bayar OJK. Jadi harus dibikin altrnatif yang terbaik,” jelas Joko.
Joko berharap agar untuk BPR, premi yang dibebankan hanya premi LPS saja. Menurutnya, UU menuliskan bahwa pungutan ini bisa berasal dari RAPBN dan atau memungut dari industri. Jadi kebijakannya tergantung kepada pemerintah. Ia merasa, jika lembaga OJK juga memungut iuran dari BPR, maka akan memberatkan industri.
