Terlapor, tersangka, terdakwa, dan terpidana kerap sulit diartikan dan salah menafsirkan. Pasal 1 angka 24 KUHAP menjelaskan bahwa laporan merupakan pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.
Terlapor
Laporan disampaikan kepada pihak kepolisian, sehingga terlapor adalah seseorang yang dilaporkan dalam laporan tersebut. Seorang terlapor dapat menjadi tersangka, namun seorang terlapor belum tentu menjadi tersangka.
Baca Juga:
- Bolehkah Mantan Narapidana Menjadi Advokat? Ini Penjelasan Hukumnya
- Mengenal Bea Materai yang Dipungut Pemerintah untuk Belanja Online
- Mengenal Advokat Perpajakan
Jika sebuah laporan tidak terbukti maka terlapor bisa melaporkan balik pelapor dengan tuduhan palsu atau fitnah, yang mana dapat diancam pidana paling lama empat tahun dan jika bertujuan sengaja untuk mencemarkan nama baik, ditambah pencabutan hak-hak sesuai dengan Pasal 35 angka 1-3 KUHP.
Tersangka
Berdasarkan Pasal 1 butir 14 KUHAP, tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
Penetapan tersangka dilakukan setelah melalui tahap penyelidikan lalu ditemukan bukti permulaan yang mengindikasikan suatu tindak pidana yang selanjutnya akan dilakukan penyidikan.
Untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka, setidaknya harus memenuhi minimal 2 alat bukti. Adapun alat bukti tersebut diatur dalam Pasal 184 KUHAP berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.