Perda KTR DKI Jakarta Resmi Berlaku, Pengaturan Iklan dan Implementasi Jadi Perhatian
Terbaru

Perda KTR DKI Jakarta Resmi Berlaku, Pengaturan Iklan dan Implementasi Jadi Perhatian

Kejelasan mengenai tata kelola penertiban, mekanisme pengawasan, hingga indikator evaluasi sangat dibutuhkan agar implementasi perda tidak menimbulkan kebingungan di lapangan.

Hanifah Dwi Jayanti
Bacaan 3 Menit
Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Herman Suparman. Foto: HAN
Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Herman Suparman. Foto: HAN

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2025 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) resmi diundangkan sejak 31 Desember 2025. Regulasi ini menjadi salah satu kebijakan strategis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pengendalian konsumsi rokok, namun sejak tahap pembahasan telah memicu perdebatan antar pemangku kepentingan.

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Herman Suparman, menilai sejumlah substansi dalam perda tersebut telah mengakomodasi kepentingan pelaku usaha, khususnya terkait penghapusan larangan penjualan rokok dalam radius 200 meter dari fasilitas pendidikan.

Ia menilai perubahan itu sebagai langkah yang cukup akomodatif terhadap kepentingan pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pasalnya, pada tahap awal pembahasan, ketentuan itu dinilai berpotensi memukul pedagang kecil yang menggantungkan sebagian pendapatannya dari penjualan rokok.

Baca Juga:

“Dalam versi rapat akhir dan yang sekarang diundangkan, larangan penjualan rokok dalam radius 200 meter dari fasilitas pendidikan sudah dihilangkan. Menurut kami ini menggembirakan, terutama bagi pelaku UMKM,” ujar Herman saat dihubungi Hukumonline, Kamis (26/2).

Namun, Herman mencatat masih terdapat persoalan krusial yang perlu menjadi perhatian, yakni pengaturan mengenai iklan, promosi, dan sponsorship rokok. Ia menilai pembatasan pada aspek tersebut dapat berdampak langsung terhadap industri periklanan dan sektor-sektor yang selama ini memperoleh dukungan sponsorship.

“Catatan besar kami ada di pengaturan sponsorship. Ini berdampak pada pelaku usaha periklanan. Kita tahu rokok bukan produk ilegal. Mestinya aktivitas yang berkaitan dengan penjualan maupun periklanan tidak dilarang secara berlebihan,” terangnya.

Halaman Selanjutnya:
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info