Perdebatan Menarik Penuntut-Hakim di Sidang Indosurya
Terbaru

Perdebatan Menarik Penuntut-Hakim di Sidang Indosurya

Penetapan majelis tentang sidang daring dan penyitaan diprotes penuntut

Hukumonline News
Hukumonline News
Aji Prasetyo
Bacaan 3 Menit
Henry Surya dalam sidang daring ketika pemeriksaan terdakwa perkara KSP Indosurya.
Henry Surya dalam sidang daring ketika pemeriksaan terdakwa perkara KSP Indosurya.

Ada hal menarik dalam sidang lanjutan perkara penipuan dengan terdakwa Bos Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya dengan Terdakwa Henry Surya. Terjadi perdebatan antara Penuntut umum dan majelis hakim mengenai dua hal, pertama tentang teknis persidangan yang dilakukan secara daring dan kedua mengenai penyitaan.

Awalnya majelis mengeluarkan penetapan jika persidangan dilakukan secara daring. Ada dua alasan majelis mengenai hal ini, pertama Peraturan MA (Perma) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik dan kedua proses peradilan dari awal dibacakannya surat dakwaan dilakukan secara daring.

"Terdakwa tidak bisa dihadirkan karena Perma No.4 Tahun 2020, kami maklum jika di saat pandemi Covid-19. Tapi sekarang kalau di Jakarta, tidak ada lagi yang gunakan itu (daring)," kata penuntut umum, Selasa (20/12/2022).

Penuntut berpendapat kehadiran Henry Surya secara langsung di pengadilan merupakan hal yang penting. Sebab setidaknya ada 5 kontainer bukti yang harus ditunjukkan secara langsung kepada terdakwa. Ia juga membandingkan penetapan itu dengan Terdakwa lain kasus Indosurya June Indria yang bisa dihadirkan secara langsung pada saat pemeriksaan Terdakwa.

"June Indria juga dihadirkan lebih-lebih perempuan lagi hadir. Sehebat-hebatnya (Pengadilan Negeri) Jakarta Selatan juga dihadirkan. Apa istimewanya jika dia tidak dihadirkan di pengadilan?" ucap penuntut.

Pernyataan ini pun langsung disambut tepuk tangan para pengunjung yang tak lain adalah anggota KSP Indosurya. "Sambo saja bisa hadir," teriak salah satu pengunjung sidang.

"Saudara ini sampaikan baru hari Jum’at (16/12) secara lisan, tidak ada tertulis. Dan dari awal kan sidang pun secara online. Ini nanti kalau ditunda, penahanannya Terdakwa gimana? Jangan nanti majelis yang disalahkan kalau masa tahanan justru habis," sanggah hakim.

"Majelis ijin majelis, kami bisa hadirkan Terdakwa dalam dua jam," jawab penuntut.

"Pakai mobil saya saja Pak, gratis, tidak perlu bayar, saya jemput deh," saut salah satu pengunjung sidang. Namun majelis tetap memutuskan sidang secara daring.

Penyitaan

Selain mengenai teknis persidangan, Penuntut juga tidak terima penetapan hakim mengenai penyitaan. Majelis hanya mengabulkan penyitaan barang bergerak, sementara permohonan barang tidak bergerak ditolak majelis, alasannya barang-barang tersebut sudah disita dalam proses homologasi.

Penuntut umum memprotes hal tersebut, mereka menyayangkan majelis hakim tidak memberi uraian secara lengkap barang apa saja yang dimaksud yang boleh atau tidak boleh dilakukan penyitaan. Selain itu dalam putusan MA, permohonan PKPU ditolak dan putusannya homologasi.

"Semua aset tidak dalam sitaan kurator, kok bisa dikabulkan. Makanya kiranya majelis kalau ditolak karena PKPU itu keliru, surat penasihat hukum tidak pernah diberikan jawaban aset mana, kalau disita kurator mana buktinya. Kalau penetapan majelis mana yang jadi aset yang disita pailit karena pailit ditolak, dan tidak terikat," ujar penuntut.

Majelis pun menjawab jika kalau aset disita melanggar prosedur budel pailit. Aset tidak bergerak digunakan untuk membayar piutang nasabah sebagai jaminan utang kreditur, dan menurut Pasal 31 UU Kepailitan dan PKPU aset tersebut dilarang diajukan sita.

"Kenapa ada putusan pailit ditolak, putusan homologasi tetap eksis, bahkan diupayakan hukum, berdasarkan ini lah kita menolak," kata majelis.

Majelis pun membacakan aturan hukum tersebut:

Pasal 31

ayat (1) "Putusan Pernyataan Pailit Berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera debitor"

Ayat (2) "Semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika diperlukan Hakim Pengawas harus memerintahkan pencoretannya"

Ayat (3) "Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Debitor yang sedang dalam penahanan harus dilepaskan seketika setelah putusan pernyataan pailit diucapkan"

"Ini sidang pidana bukan kepailitan," jawab penuntut.

Hakim pun tidak menyanggah hal itu, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini terus dilanjutkan. Namun menurut majelis mengenai harta yang bisa disita terhadap terdakwa ini masalah pertanggungjawaban dan utang piutang sudah dalam ranah berbeda.

Dalam kasus ini, Henry Surya didakwa Pasal 46 ayat (1) UU No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP atau Pasal 372 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 3 juncto Pasal 10 UU TPPU atau Pasal 4 juncto Pasal 10 UU TPPU.

Ia bersama June Indria dan Suwito Ayub (buron) diduga melakukan penghimpunan dana ilegal, penipuan serta pencucian uang para anggota KSP Indosurya.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info