Indonesia kerap disebut sebagai negara agraris sebab sebagian besar masyarakatnya berporfesi sebagai petani. Pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan sangat penting untuk menjaga ketahanan sektor pangan. Sayangnya, walau kebutuhan pangan penting, kebijakan pemerintah saat ini tidak mendukung terwujudnya kemandirian pangan.
Menurut koordinator Aliansi untuk Desa Sejahtera (ADS), Tejo Wahyu Jatmiko, Presiden Indonesia pertama, Soekarno mengatakan pangan itu menyangkut persoalan hidup dan matinya bangsa Indonesia. Merujuk pandangan Bung Karno, wajar jika berbagai pemerintahan di dunia memprioritaskan masalah pangan menjadi isu penting yang harus dituntaskan.
Di Indonesia, isu pangan masuk dalam pembangunan jangka panjang. Sayang, Pemerintah belum menjadikan pangan sebagai kebijakan utama. Kebijakan ini berimbas pada politik pangan yang lemah dalam membangun kemandirian pangan. Kondisi itu terlihat dari minimnya anggaran yang dialokasikan pemerintah. Ujung-ujungnya pemerintah mengandalkan impor pangan.
Persoalan itu menurut Tejo bertambah pelik karena subsidi terkait pangan yang dikucurkan pemerintah kerap tidak tepat. Misalnya, pemerintah mengucurkan subsidi pupuk kimia untuk petani yang besarannya mencapai Rp21 triliun. Ironisnya, subsidi itu tidak langsung diberikan kepada petani tapi ke pabrik pupuk. Di samping itu tidak jarang di sejumlah daerah mampu menyediakan pupuk sendiri dengan cara mengelola pupuk kompos atau kandang.
Tejo mengimbau agar pemerintah mengubah paradigma dalam membangun kemandirian pangan. Selain itu ia mengingatkan pemerintah juga harus memposisikan peran perempuan dalam membangun kebijakan pangan itu. Sebab, posisi perempuan dalam memproduksi dan mengolah pangan sangat penting, terutama di daerah. Perempuan, kata dia, berperan dalam menyiapkan peralatan yang digunakan suaminya untuk melaut. Ketika selesai melaut, perempuan membantu mengolah hasil tangkapan, bahkan bertugas menjualnya ke pasar. Hal serupa menurut Tejo juga dialami kaum perempuan di sektor pertanian dan perkebunan.
Ironisnya, Tejo menandaskan, peran perempuan dalam menjaga kemandirian pangan kurang dihargai pemerintah. Misalnya, sampai saat ini belum ada satupun UU dan peraturan perundang-undangan yang mengutamakan peran perempuan. Seperti UU Perikanan, yang disebut sebagai nelayan adalah kaum pria, padahal perempuan juga berperan penting.
Selaras hal itu Tejo berpendapat terpinggirkannya peran perempuan dalam membangun kemandirian pangan juga terjadi di tingkat pengambilan keputusan. Misalnya, dalam rapat di desa tentang program pemerintah, yang diundang untuk hadir dalam rapat itu biasanya kaum pria. Perempuan biasanya dapat hadir dalam rapat itu jika suaminya berhalangan. Itupun kehadirannya tidak dapat bertindak dalam rangka mengambil keputusan.
Untuk itu Tejo mengimbau kepada pemerintah agar memperhatikan peran kaum perempuan dalam membangun kemandirian pangan. Walau sudah ada kaum perempuan petani dan nelayan yang berkelompok tapi jumlahnya masih tergolong kecil. Namun, menurut Tejo kelompok-kelompok perempuan itu berperan besar mewujudkan kemandirian pangan. Oleh karenanya peran kelompok perempuan yang menjaga kemandirian pangan dalam suatu komunitas harus difasilitasi pemerintah. Seperti memberikan lahan dan kemudahan untuk mengakses kredit.
Jika hal itu dilakukan Tejo berpendapat pemerintah membangun kemandirian pangan berbasis komunitas. Menurutnya kebijakan itu lebih baik ketimbang mengutamakan investor untuk membangun kemandirian pangan. Sebab, ia tidak yakin investor akan melakukan hal itu karena yang dikejar adalah profit. Sayangnya, sampai saat ini kebijakan yang diterbitkan pemerintah di sektor pangan belum berpihak pada kelompok masyarakat yang menjaga kemandirian pangan.
Kondisi itu terlihat dari sejumlah regulasi yang diterbitkan pemerintah misalnya PP No. 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman, yang intinya membuka peluang bagi investor untuk membangun industri pangan di Indonesia. Tejo menilai pemerintah beranggapan dengan membuka industri pangan maka kemandirian pangan di Indonesia akan terbangun.
Tapi menurut Tejo hal itu tidak akan terjadi apalagi dalam peraturan itu ada ketentuan yang menyebut industri pangan baru diwajibkan menjual produknya untuk memenuhi kebutuhan Indonesia ketika terjadi bencana. Jika Presiden tidak menetapkan Indonesia dalam situasi bencana, berbagai perusahaan yang bergerak di industri pangan itu bebas menjual produknya kemana saja.
Komisioner Komnas Perempuan, Saur Tumiur Situmorang, juga melihat kebijakan yang digulirkan pemerintah untuk kemandirian pangan sering kali tidak melibatkan kaum perempuan. Sehingga lewat UU Penanaman Modal Asing yang diterbitkan tahun 1967, kebijakan pemerintah menggerus lahan rakyat. Ia mencatat sekarang rata-rata rakyat Indonesia hanya punya lahan sekitar 0,3 hektar. Padahal untuk mampu memenuhi kebutuhan hidup layak, masyarakat, khususnya petani membutuhkan paling sedikit dua hektar lahan.
Tidak dilibatkannya kaum perempuan dalam membuat kebijakan untuk menjaga kemandirian pangan menurut Saur berdampak pada tindak kekerasan berlapis yang dialami perempuan. Seperti program Merauke Integrated Food dan Energy Estate (MIFEE) yang digulirkan pemerintah mengakibatkan lahan yang selama ini ditanami sagu beralih menjadi beras. Industri pangan itu menyingkirkan kaum perempuan dari lahan yang selama ini memproduksi kebutuhan pangan komunitasnya. Sehingga mereka terpaksa beralih profesi menjadi buruh industri dan pekerja rumah tangga (PRT).
Ketika beralih profesi itu, Saur melihat kaum perempuan kerap mengalami tindak kekerasan. Misalnya, kaum perempuan yang bekerja di industri diupah murah dan yang berprofesi sebagai PRT mendapat kekerasan dari majikan. Untuk lepas dari kondisi itu, kaum perempuan harus berdaulat mulai dari kebebasan mengolah dan menanam lahan untuk memenuhi kebutuhan pangan sampai terlibat dalam memutuskan suatu kebijakan. “Harus ada kerjasama antara kaum perempuan petani, nelayan dan peternak. Jadi bergerak bersama-sama bukan hanya menuju ketahanan pangan tapi kedaulatan pangan,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut seorang petani perempuan asal Lembata, Nusa Tenggara Timur (NTT), Siti Rofiah, mengatakan ia bersama rekan-rekannya telah berkelompok untuk membangun kemandirian pangan di daerahnya. Saat ini anggota kelompoknya mencapai ribuan orang dan berprofesi di berbagai bidang seperti pertanian, nelayan dan perikanan, peternak serta pengrajin. Menurutnya, kaum perempuan di Lembata berinisiatif untuk berkelompok karena mau membangun kemandirian untuk menghasilkan pangan.
Pasalnya, Rofiah melanjutkan, selama ini kebutuhan pangan yang ada di Lembata selalu dipasok dari daerah luar seperti Sulawesi dan Surabaya. Untuk itu bersama kelompoknya Rofiah mencoba mengoptimalkan produksi tanaman lokal agar mampu memenuhi kebutuhan pangan di Lembata. Sampai saat ini Rofiah mampu mengembangkan dari 21 jenis bibit tanaman pangan menjadi 51 jenis. “Sekarang kami tidak bergantung kepada beras Raskin,” pungkasnya.
Menurut koordinator Aliansi untuk Desa Sejahtera (ADS), Tejo Wahyu Jatmiko, Presiden Indonesia pertama, Soekarno mengatakan pangan itu menyangkut persoalan hidup dan matinya bangsa Indonesia. Merujuk pandangan Bung Karno, wajar jika berbagai pemerintahan di dunia memprioritaskan masalah pangan menjadi isu penting yang harus dituntaskan.
Di Indonesia, isu pangan masuk dalam pembangunan jangka panjang. Sayang, Pemerintah belum menjadikan pangan sebagai kebijakan utama. Kebijakan ini berimbas pada politik pangan yang lemah dalam membangun kemandirian pangan. Kondisi itu terlihat dari minimnya anggaran yang dialokasikan pemerintah. Ujung-ujungnya pemerintah mengandalkan impor pangan.
Persoalan itu menurut Tejo bertambah pelik karena subsidi terkait pangan yang dikucurkan pemerintah kerap tidak tepat. Misalnya, pemerintah mengucurkan subsidi pupuk kimia untuk petani yang besarannya mencapai Rp21 triliun. Ironisnya, subsidi itu tidak langsung diberikan kepada petani tapi ke pabrik pupuk. Di samping itu tidak jarang di sejumlah daerah mampu menyediakan pupuk sendiri dengan cara mengelola pupuk kompos atau kandang.
Tejo mengimbau agar pemerintah mengubah paradigma dalam membangun kemandirian pangan. Selain itu ia mengingatkan pemerintah juga harus memposisikan peran perempuan dalam membangun kebijakan pangan itu. Sebab, posisi perempuan dalam memproduksi dan mengolah pangan sangat penting, terutama di daerah. Perempuan, kata dia, berperan dalam menyiapkan peralatan yang digunakan suaminya untuk melaut. Ketika selesai melaut, perempuan membantu mengolah hasil tangkapan, bahkan bertugas menjualnya ke pasar. Hal serupa menurut Tejo juga dialami kaum perempuan di sektor pertanian dan perkebunan.
Ironisnya, Tejo menandaskan, peran perempuan dalam menjaga kemandirian pangan kurang dihargai pemerintah. Misalnya, sampai saat ini belum ada satupun UU dan peraturan perundang-undangan yang mengutamakan peran perempuan. Seperti UU Perikanan, yang disebut sebagai nelayan adalah kaum pria, padahal perempuan juga berperan penting.
Selaras hal itu Tejo berpendapat terpinggirkannya peran perempuan dalam membangun kemandirian pangan juga terjadi di tingkat pengambilan keputusan. Misalnya, dalam rapat di desa tentang program pemerintah, yang diundang untuk hadir dalam rapat itu biasanya kaum pria. Perempuan biasanya dapat hadir dalam rapat itu jika suaminya berhalangan. Itupun kehadirannya tidak dapat bertindak dalam rangka mengambil keputusan.
Untuk itu Tejo mengimbau kepada pemerintah agar memperhatikan peran kaum perempuan dalam membangun kemandirian pangan. Walau sudah ada kaum perempuan petani dan nelayan yang berkelompok tapi jumlahnya masih tergolong kecil. Namun, menurut Tejo kelompok-kelompok perempuan itu berperan besar mewujudkan kemandirian pangan. Oleh karenanya peran kelompok perempuan yang menjaga kemandirian pangan dalam suatu komunitas harus difasilitasi pemerintah. Seperti memberikan lahan dan kemudahan untuk mengakses kredit.
Jika hal itu dilakukan Tejo berpendapat pemerintah membangun kemandirian pangan berbasis komunitas. Menurutnya kebijakan itu lebih baik ketimbang mengutamakan investor untuk membangun kemandirian pangan. Sebab, ia tidak yakin investor akan melakukan hal itu karena yang dikejar adalah profit. Sayangnya, sampai saat ini kebijakan yang diterbitkan pemerintah di sektor pangan belum berpihak pada kelompok masyarakat yang menjaga kemandirian pangan.
Kondisi itu terlihat dari sejumlah regulasi yang diterbitkan pemerintah misalnya PP No. 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman, yang intinya membuka peluang bagi investor untuk membangun industri pangan di Indonesia. Tejo menilai pemerintah beranggapan dengan membuka industri pangan maka kemandirian pangan di Indonesia akan terbangun.
Tapi menurut Tejo hal itu tidak akan terjadi apalagi dalam peraturan itu ada ketentuan yang menyebut industri pangan baru diwajibkan menjual produknya untuk memenuhi kebutuhan Indonesia ketika terjadi bencana. Jika Presiden tidak menetapkan Indonesia dalam situasi bencana, berbagai perusahaan yang bergerak di industri pangan itu bebas menjual produknya kemana saja.
Komisioner Komnas Perempuan, Saur Tumiur Situmorang, juga melihat kebijakan yang digulirkan pemerintah untuk kemandirian pangan sering kali tidak melibatkan kaum perempuan. Sehingga lewat UU Penanaman Modal Asing yang diterbitkan tahun 1967, kebijakan pemerintah menggerus lahan rakyat. Ia mencatat sekarang rata-rata rakyat Indonesia hanya punya lahan sekitar 0,3 hektar. Padahal untuk mampu memenuhi kebutuhan hidup layak, masyarakat, khususnya petani membutuhkan paling sedikit dua hektar lahan.
Tidak dilibatkannya kaum perempuan dalam membuat kebijakan untuk menjaga kemandirian pangan menurut Saur berdampak pada tindak kekerasan berlapis yang dialami perempuan. Seperti program Merauke Integrated Food dan Energy Estate (MIFEE) yang digulirkan pemerintah mengakibatkan lahan yang selama ini ditanami sagu beralih menjadi beras. Industri pangan itu menyingkirkan kaum perempuan dari lahan yang selama ini memproduksi kebutuhan pangan komunitasnya. Sehingga mereka terpaksa beralih profesi menjadi buruh industri dan pekerja rumah tangga (PRT).
Ketika beralih profesi itu, Saur melihat kaum perempuan kerap mengalami tindak kekerasan. Misalnya, kaum perempuan yang bekerja di industri diupah murah dan yang berprofesi sebagai PRT mendapat kekerasan dari majikan. Untuk lepas dari kondisi itu, kaum perempuan harus berdaulat mulai dari kebebasan mengolah dan menanam lahan untuk memenuhi kebutuhan pangan sampai terlibat dalam memutuskan suatu kebijakan. “Harus ada kerjasama antara kaum perempuan petani, nelayan dan peternak. Jadi bergerak bersama-sama bukan hanya menuju ketahanan pangan tapi kedaulatan pangan,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut seorang petani perempuan asal Lembata, Nusa Tenggara Timur (NTT), Siti Rofiah, mengatakan ia bersama rekan-rekannya telah berkelompok untuk membangun kemandirian pangan di daerahnya. Saat ini anggota kelompoknya mencapai ribuan orang dan berprofesi di berbagai bidang seperti pertanian, nelayan dan perikanan, peternak serta pengrajin. Menurutnya, kaum perempuan di Lembata berinisiatif untuk berkelompok karena mau membangun kemandirian untuk menghasilkan pangan.
Pasalnya, Rofiah melanjutkan, selama ini kebutuhan pangan yang ada di Lembata selalu dipasok dari daerah luar seperti Sulawesi dan Surabaya. Untuk itu bersama kelompoknya Rofiah mencoba mengoptimalkan produksi tanaman lokal agar mampu memenuhi kebutuhan pangan di Lembata. Sampai saat ini Rofiah mampu mengembangkan dari 21 jenis bibit tanaman pangan menjadi 51 jenis. “Sekarang kami tidak bergantung kepada beras Raskin,” pungkasnya.
