PT Sri Rezeki Isman (Sritex) jatuh dalam pailit setelah Pengadilan Niaga Kota Semarang mengabulkan permohonan pembatalan perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang diajukan oleh PT Indo Bharat Rayon. Permohonan pembatalan perdamaian ini didaftarkan pada 24 Agustus 2024 dengan Nomor Register Nomor: 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg jo. Nomor 21/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Smg.
Dilansir dari berkas putusan yang diterima Hukumonline, permohonan pembatalan perdamaian itu dilatarbelakangi oleh kegagalan PT Sritex dalam memenuhi kewajiban pembayaran utang kepada PT. Indo Bharat Rayon yang memiliki tagihan diakui sebesar Rp127.969.059.783.
Untuk diketahui, pada Mei 2021 silam, PT Sritex resmi dinyatakan PKPU dengan nilai tagihan kurang lebih senilai Rp12,9 triliun dalam putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2021 /PN.Niaga.Smg. Berselang 7 bulan kemudian atau Januari 2022, rencana perdamaian yang ditawarkan PT Sritex diterima oleh kreditur dan disahkan dalam putusan homologasi. Namun 2 tahun berlalu, PT Sritex tidak mampu memenuhi isi proposal perdamaian yang sudah disepakati bersama.
Baca Juga:
- Cerita Pejabat Kemensos Soal Awal Masuknya PT Sritex
- Keuntungan PKPU dan Pihak yang Berhak Mengajukan PKPU dan Pailit
Juru Bicara Pengadilan Niaga Kota Semarang Haruno Patriadi di Semarang membenarkan putusan yang mengakibatkan PT Sritex pailit. Menurut dia, putusan dalam persidangan yang dipimpin Hakim Ketua Muhammad Anshar Majid tersebut mengabulkan permohonan PT Indo Bharat Rayon sebagai debitur PT Sritex.
"Mengabulkan permohonan pemohon. Membatalkan rencana perdamaian PKPU pada bulan Januari 2022," katanya dilansir dari Antara, Rabu (23/10).
Dalam putusan tersebut, kata dia, ditunjuk kurator dan hakim pengawas. "Selanjutnya kurator yang akan mengatur rapat dengan para debitur," tambahnya.
Dalam putusan, majelis hakim yang terdiri dari H. Muhammad Anshar Majid selaku Hakim Ketua, Sarwedi dan Abdul Kadir masing-masing sebagai Hakim Anggota memutuskan mengabulkan permohonan Pemohon Pembatalan Perdamaian untuk seluruhnya; menyatakan Para Termohon telah lalai untuk memenuhi isi Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan berdasarkan No. 12/Pdt.Sus-PKPU /2021/PN.Niaga Smg tanggal 25 Januari 2022, antara Para Termohon dengan Kreditor-kreditornya; membatalkan Perjanjian Perdamaian sebagaimana yang telah disahkan berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang , No. 12/Pdt.Sus -PKPU /2021/PN.Niaga Smg tanggal 25 Januari 2022, antara Para Termohon dengan Kreditor-kreditornya.
Kemudian menyatakan PT SRI REJEKI ISMAN TBK, PT SINAR PANTJA DJAJA, PT BITRATEX INDUSTRIES, dan PT PRIMAYUDHA MANDIRIJAYA Pailit dengan segala akibat hukumnya; mengangkat Haruno Patriadi, Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang sebagai Hakim Pengawas; mengangkat Denny Ardiansyah, Nur Hidayat, Fajar Romy Gumilar, dan Nurma Candra Yani Sadikin sebagai Kurator yang akan melakukan pengurusan dan pemberesan dalam proses Kepailitan perkara ini.
Menetapkan imbalan jasa (fee) Kurator akan ditetapkan kemudian setelah proses Kepailitan ini selesai; dan menghukum Para Termohon Pembatalan Perdamaian PT SRI REJEKI ISMAN TBK, Dkk, untuk membayar biaya permohonan yang timbul atas permohonan Pembatalan Perdamaian ini sebesar Rp3.245.000,00 (Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah).
