Perkara Narkotika Jadi Beban Berat Peradilan Pidana di Indonesia
Terbaru

Perkara Narkotika Jadi Beban Berat Peradilan Pidana di Indonesia

Aparat penegak hukum lebih baik fokus pada peredaran gelap narkotika, menyasar pengedar dan bandar. Penanganan terhadap pengguna narkotika kedepankan pendekatan kesehatan, bukan pidana.

Ady Thea DA
Bacaan 4 Menit
 Penyidik Tindak Pidana Utama Bareskrim Polri, Brigjen Pol Jayadi (Paling kiri) dan Anggota JRKN, Erasmus Napitupulu dalam Konferensi Internasional bertema Kebijakan Narkotika di Jakarta, Selasa (14/5/2024). Foto: Tangkapan layar youtube.
Penyidik Tindak Pidana Utama Bareskrim Polri, Brigjen Pol Jayadi (Paling kiri) dan Anggota JRKN, Erasmus Napitupulu dalam Konferensi Internasional bertema Kebijakan Narkotika di Jakarta, Selasa (14/5/2024). Foto: Tangkapan layar youtube.

Lembaga pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia mengalami masalah over capacity. Jumlah ruang di lapas tak mampu lagi menampung narapidana. Nahasnya dengan kapasitas narapidana berlebih di lapas berdampak terhadap banyaknya persoalan yang terus berulang. Seperti kerusuhan, hingga terbakarnya lapas. Koalisi masyarakat sipil mencatat sebagian besar penghuni lapas terkait kasus peredaran gelap narkotika.

Anggota Jaringan Reformasi Kebijakan Narkotika (JRKN), Erasmus Napitupulu, mengatakan data Badan Pusat Statistik (BPS) periode 2008-2020 menunjukkan 2 perkara pidana yang stabil tidak mengalami penurunan. Yakni perkara kesusilaan dan narkotika. Karenanya perlu upaya keras mengatasinya.

“Untuk kasus narkotika memang pemenjaraannya tinggi sekali. Di Indonesia, beban peradilan pidana kita bebannya di perkara narkotika,” kata Erasmus dalam Konferensi Internasional bertema “Kebijakan Narkotika” yang diselenggarakan The Indonesian Center for Drugs Research (ICDR), Unika Atma Jaya, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2), dan The Asia Foundation, Selasa (14/5/2024) kemarin.

Baca juga:

Eras, begitu biasa disapa menjelaskan hasil riset Indonesia Judicial Research Society (IJRS) mengungkap dari 1.361 putusan narkotika jenis sabu-sabu, barang bukti 0-0,5 gram sebanyak 39,73 persen dan 0-1 gram 48.43 persen. Sementara untuk barang bukti di atas 1 gram hanya 8,7 persen putusan. Tentu saja barang bukti kurang dari 1 gram itu masuk kategori pengguna, bukan pengedar apalagi bandar.

“Jadi perang narkotika selama ini perang terhadap siapa? Ini sama saja perang terhadap pengguna narkotika karena yang masuk (di lapas,-red) kebanyakan pengguna,” ujarnya.

Persoalan itu jadi sebab over capacity lapas, dimana pengguna yang lebih banyak menghuni lapas ketimbang pengedar atau bandar. Hal ini terjadi karena UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika terutama ketentuan mengenai pemidanaan bermasalah. Aparat penegak hukum (APH) menggunakan pasal karet sehingga tidak membedakan mana pengguna, kurir, bandar dan lainnya.

Tags:

Berita Terkait