Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini menyebutkan, inisiatif penandatanganan kerja sama ini dilatarbelakangi kesadaran penting bahwa demokrasi melalui Pemilu akan menemukan hakikatnya bila pemilih bisa memilih secara bebas berdasarkan informasi yang benar, valid, dan memadai. Menurut Titi, penyelenggaraan Pemilu akan jauh dari maknanya apabila warga negara sebagai pemilih membuat keputusan berdasarkan referensi maupun informasi yang salah. “Pemilu itu menggunakan pendekatan 1 orang, 1 suara, 1 nilai,” terang Titi.
Maka untuk itu menjadi penting jika masyarakat didukung oleh informasi dan fakta-fakta yang sebenarnya. Ia menilai, jika fitnah dan disinformasi dibiarkan terus terjadi, akan semakin menjauhkan dari semua tujuan penyelenggaraan Pemilu dan demokrasi. “Hal ini akan mencederai asas-asas penyelenggaraan Pemilu. Itu yang melandasi tujuan kami membangun nota kesepahaman dengan Bawaslu.”
Hal senada disampaikan oleh Presidium Mafindo, Hari Sufehmi. Menurut Hari, kerja sama pihaknya dengan Bawaslu merupakan upaya kongkret Mafindo untuk melakukan perang terhadap penyebaran berita tidak benar, disinformasi, serta hoax yang berkembang di tengah-tengah masyarakat selama ini.
Kemudian, untuk meningkatkan transparansi pengelolaan kelembagaan Bawaslu, hari ini juga dilakukan penandatanganan kerja sama dalam rangka optimalisasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Kelembagaan dan Kepemiluan di lingkungan Bawaslu bersama Indonesian Parliamentary Center (IPC). Ahmad Hanafi dari IPC menyebutkan, pihaknya dalam posisi berupaya untuk menguatkan transparasi Bawaslu terutama infrastruktur transparansi Bawaslu melalui PPID.
“Kami juga membutuhkan dukungan publik lewat memanfaatkan informasi yang disiapkan oleh Bawaslu untuk memperoleh informasi yang akuntabel,” tutup Hanafi.