Perkuat Pengawasan, Ini 3 Rekomendasi Komite IV DPD untuk OJK
Terbaru

Perkuat Pengawasan, Ini 3 Rekomendasi Komite IV DPD untuk OJK

Salah satunya mendorong OJK untuk mempercepat implementasi regulasi yang lebih ketat bagi industri jasa keuangan agar dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi konsumen serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Ady Thea DA
Bacaan 3 Menit
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK (belakang kiri), Dian Ediana Rae Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar dan Ketua Komisi IV DPD, Ahmad Nawardi seusai rapat kerja di Komplek Gedung Parlemen, Senin (10/3/2025). Foto: Istimewa
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK (belakang kiri), Dian Ediana Rae Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar dan Ketua Komisi IV DPD, Ahmad Nawardi seusai rapat kerja di Komplek Gedung Parlemen, Senin (10/3/2025). Foto: Istimewa

Perkembangan teknologi digital dan daring banyak digunakan sektor keuangan dalam melayani masyarakat. Kecanggihan teknologi itu harus dibarengi dengan pengawasan yang ketat untuk melindungi masyarakat sebagai pengguna jasa keuangan. Sebagai upaya mendorong pengawasan Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggelar rapat kerja dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Isu yang dibahas seputar sektor keuangan dan pengawasan terhadap pelaksanaan UU No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Ketua Komisi IV DPD, Ahmad Nawardi menegaskan pentingnya penguatan pengawasan terhadap sektor keuangan guna meningkatkan stabilitas ekonomi nasional.  Alat kelengkapan DPD yang dipimpinnya berkomitmen mengawal kinerja OJK dalam memastikan sistem keuangan yang adil, transparan dan akuntabel.

“Berbagai tantangan seperti maraknya pinjaman online ilegal, rendahnya literasi keuangan, serta perlindungan konsumen menjadi perhatian utama dalam pembahasan ini,” ujarnya dalam rapat kerja di Komplek Gedung Parlemen, Senin (10/3/2025) kemarin.

Baca juga:

Sejumlah isu dalam industri jasa keuangan menjadi sorotan Komite IV DPD.Salah satunya soal ketimpangan antara tingkat literasi dan inklusi keuangan. Meskipun banyak masyarakat yang memiliki akses terhadap layanan keuangan, tapi masih banyak pula yang belum memahami sepenuhnya bagaimana mengelola keuangan mereka secara bijak. Hal ini menjadi penyebab utama meningkatnya kasus penipuan investasi dan penyalahgunaan layanan pinjaman online.

Kemajuan teknologi di sektor perbankan juga menjadi perhatian utama. Sekalipun digitalisasi memberikan kemudahan dalam transaksi keuangan, risiko kejahatan siber yang semakin tinggi memerlukan pengawasan yang lebih ketat. Koordinasi antara OJK, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sangat penting dalam menjaga keamanan data nasabah dan mencegah tindakan peretasan yang dapat merugikan masyarakat.

Di sektor asuransi dan penjaminan, DPD mencatat banyak perusahaan asuransi yang belum mematuhi peraturan secara penuh. Kurangnya transparansi dalam penyampaian informasi kepada nasabah sering kali menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian terkait manfaat serta risiko produk asuransi yang mereka gunakan. OJK diharapkan dapat meningkatkan pengawasan dan mendorong perusahaan asuransi untuk lebih terbuka serta bertanggung jawab dalam memberikan layanan kepada konsumen.

Halaman Selanjutnya:
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info