Lembaga Pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) di Indonesia harus berbenah dan menyelesaikan segudang masalah. Jika tidak, masalah baru akan terus muncul. Salah satu yang bisa dilakukan adalah memaksimalkan pengawasan eksternal lapas dan rutan.
Demikian rangkuman pendapat sejumlah kalangan yang terungkap dalam diskusi di Komisi Hukum Nasional di Jakarta, Rabu (28/8) lalu. Diskusi ini digelar sehubungan dengan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi problematika pemasyarakatan yang terjadi belakangan. Pada saat bersamaan, Kementerian Hukum dan HAM mengumpulkan 113 orang Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Hukum dan HAM, Kepala Lapas dan Kepala Rutan se-Indonesia.
Lapas Indonesia masih menghadapi masalah klasik: kelebihan muatan. Jumlah narapidana dan tahanan jauh melebihi kapasitas gedung lapas dan rutan. Kerusuhan yang terjadi di Tanjung Gusta dan Labuhan Ruku Sumatera Utara mengindikasikan masalah yang jauh lebih kompleks.
Sekretaris Komisi Hukum Nasional (KHN), Mardjono Reksodiputro, berpendapat lapas Indonesia sekarang bisa dikategorikan darurat. Praktek korupsi berupa pungutan liar ditambah terungkapnya kasus narkotika di dalam lapas membuat situasi darurat. “Ini sungguh keadaan gawat darurat,” ujarnya.
Ahli kriminologi, Muhammad Mustofa lebih melihat mismanajemen kepenjaraan. Pengawasan melekat dari setiap jabatan di lapas harus dengan rentang kendali yang pendek dan didasarkan pada uraian tugas yang jelas.
Mardjono berpendapat pengawasan eksternal, luar lapas, sudah waktunya dipikirkan. Lapas adalah tempat yang sangat tertutup, dan karena ketertutupan itu pula dunia luar susah mengetahui kondisi di dalama, termasuk transaksi-transaksi di bawah meja. Demi akuntabilitas, kata Mardjono, lapas harus siap diawasi dunia luar. Ia menyebut nama Komisi Pengawas Pemasyarakatan.
Kementerian Hukum dan HAM sedang mengidentifikasi masalah di Pemasyarakatan serta menyusun langkah-langkah strategis ke depan. Menteri Amir Syamsudin, di depan kepala lapas dan kepala rutan mengoptimalkan sistem pengawasan dan membangun komunikasi yang efektif, termasuk dengan masyarakat.
Ketua Komisi III DPR, Gede Pasek Suardika, mengatakan DPR sudah memanggil jajaran lapas dan rutan minus kehadiran Menteri dan Wakil Menteri Hukum dan HAM. Dari pertemuan tertutup dengan jajaran lembaga pemasyarakatan dan rutan, Komisi III memperoleh banyak informasi. Kelebihan penghuni ternyata berdampak luas terhadap buruknya sanitasi, sarana dan prasarana kurang, dan tekanan psikologis. Ditambah lagi komitmen anggaran ke Ditjen Pemasyarakatan yang terbilang minim.
















