Pemanfaatan teknologi mampu memudahkan aktivitas rutin, misalnya membuka gawai pribadi tak perlu lagi memasukan kata sandi, cukup menggunakan sidik jari, pengenalan wajah atau mata. Bahkan pemberitaan media belum lama ini menyebut ada perusahaan yang memberikan imbalan sejumlah uang kepada masyarakat yang mau melakukan perekaman retina. Di balik kemudahan yang ditawarkan teknologi itu ternyata menyimpan potensi masalah.
Ketua Divisi Hukum Indonesia Cyber Law Community (ICLC), Josua Sitompul mengatakan proses pemindaian retina itu bisa diperdebatkan. Misalnya, pemberian imbalan dianggap sebagai insentif atau ada platform yang memberikan promosi dan voucher. Hal itu bagian dari upaya menggaet pelanggan atau memperkenalkan produk.
Isunya, apakah imbalan yang diberikan itu nilainya rasional dan dapat dipertanggungjawabkan?. Sebab di beberapa negara proses pemindaian retina imbalannya sampai AS$100. Untuk mengurai persoalan biometrik ini harus melibatkan ahli yang memeriksa standar operasional prosedur dan teknologi yang digunakan, khususnya terkait pemindaian retina.
Bisa saja praktiknya nanti segala urusan perbankan menggunakan data biometrik pelanggan misalnya membuka kata sandi. Josua menyebut data biometrik ini tergolong spesifik dan sensitif sehingga perlu ada perlindungan ekstra ketimbang data lain. Penggunaan data sensitif harus diperkuat melalui sistem yang melindungi subjek data pribadi.
“Karena data biometrik cuma satu, kalau password (kata sandi,-red) bisa diganti dan username bisa dibuat. Tapi kalau biometrik bobol gak ada gantinya!,” kata Josua dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi III DPR, Rabu (14/05/2025) kemarin.
Baca juga:
- Perlunya Memperjelas Sebagian Norma UU ITE yang Diadopsi KUHP Nasional
- Pemerintah dan DPR Godok Aturan Turunan Jelang Pemberlakuan KUHP Nasional
Dalam hal kejahatan siber (cybercrime) yang terjadi di Indonesia dan pelakunya ada di luar negeri, Josua mengatakan penindakan bisa dilakukan. Setiap negara punya tujuan melindungi kedaulatan dan warga negara. Konkretnya, di mana tempat paling banyak ditemukan bukti. Jika korban di Indonesia, tapi saksi dan bukti banyak di negara lain maka prosesnya masuk domain Mutual Legal Assistance (MLA). Langkah ini akan berhadapan dengan banyak birokrasi karena melibatkan lebih dari satu negara.
















