Kemudian, Pasal 6(1) PP yang sama menyebutkan penegak hukum atau komisi wajib merahasiakan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor atau isi informasi, saran, atau pendapat yang disampaikan. Dalam hal pengamanan fisik, Pasal (2) peraturan tersebut menyebutkan bahwa pengamanan fisik kepada pelapor dan keluarganya dapat diberikan apabila diperlukan atas permintaan pelapor, penegak hukum atau komisi.
Masalahnya adalah, pasal-pasal di atas amat indah didengar, namun belum mewujud dalam kenyataannya. Tanpa bermaksud merendahkan KPK, lembaga ini baru berdiri dan belum teruji dalam hal perlindungan saksi tindak pidana korupsi. Membiarkan KPK bekerja sendiri melindungi saksi tanpa dukungan negara dan masyarakat jelas kurang arif. Apalagi di tengah ketiadaan UU Perlindungan Saksi.
Perlindungan terhadap ‘Whistleblower'
Dalam konteks yang agak berbeda, apabila saksi pelapor adalah karyawan atau pegawai dari suatu organisasi yang melaporkan dugaan kejahatan atau penyimpangan dari organisasinya, ia disebut sebagai whistleblower. Istilah ini sering digunakan bersamaan dengan istilah lain yang lebih dahulu populer dan bersifat umum (tidak terbatas pegawai suatu organisasi) yaitu witness (saksi).
Secara definisi, whistleblower adalah seorang pegawai (employee) atau karyawan dalam suatu organisasi yang melaporkan, menyaksikan, mengetahui adanya kejahatan ataupun adanya praktik yang menyimpang dan mengancam kepentingan publik di dalam organisasinya dan yang memutuskan untuk mengungkap penyimpangan tersebut kepada publik atau instansi yang berwenang (wikipedia, Columbia electronic encyclopedia : 2005).
Satu tokoh whistleblower yang populer adalah Dr.Jeffrey Wigand. Ia adalah mantan wakil presiden Research pada Brown & Williamson Tobacco di AS. Jeffrey dipecat karena mengungkap praktik manipulasi data nikotin pada rokok yang diproduksi perusahaannya. Tak hanya dipecat, ia pun kerap mendapat pelecahan dan ancaman terkait dengan tindakannya hingga saat ini.
Menariknya, di AS telah ada lembaga advokasi yang bernama National Whistleblower Center yang secara rutin sejak 1988 mengadvokasi para whistleblower demi lestarinya perlindungan lingkungan, keamanan dari senjata nuklir, dan mengungkap pertanggungjawaban pemerintah dan perusahaan (government and corporate accountability).
Disamping itu ada juga lembaga yang bernama Government Accountability Project (GAP) yang berdiri sejak tahun 1977 dan aktif mengadvokasi para whistleblower dengan fokus kegiatan pada litigasi, advokasi, media, dan legislatif. Sehingga, orang-orang setipe Jeffrey Wigand dapat mendapat tempat yang nyaman dan memperoleh perlindungan.
