Anggota Komisi IX Fraksi PKS, Indra, mengatakan pemerintah lemah mendata jumlah pekerja migran Indonesia di luar negeri. Akibatnya, pemerintah terlihat tidak siap mengantisipasi dampak yang ditimbulkan dari diterbitkannya sebuah kebijakan di negara penempatan terkait pekerja migran. Misalnya, kasus kerusuhan yang terjadi beberapa waktu lalu di KJRI Jeddah, Arab Saudi. Indra menengarai hal itu terjadi karena pemerintah tidak siap menghadapi banyaknya antrian pekerja migran yang memanfaatkan masa amnesti. Pasalnya, terdapat banyak pekerja migran Indonesia di Arab Saudi yang tidak berdokumen lengkap.
Lagi-lagi Indra mengatakan terjadinya peristiwa tersebut dipicu karena pemerintah tidak punya data yang pasti berapa jumlah pekerja migran Indonesia di Arab Saudi, khususnya yang mau mengajukan dokumen. Bagi Indra pendapatnya itu diperkuat oleh pernyataan Menlu, Marty Natalegawa, yang mengakui tidak ada data yang akurat tentang jumlah pekerja migran Indonesia.
Keterbatasan Menlu sebagai pihak yang mewakili pemerintah dalam mengurus WNI di luar negeri untuk memiliki data akurat menurut Indra tidak bisa dianggap sepele. Pasalnya, data berkaitan erat dengan kebijakan pemerintah yang akan diterbitkan dalam rangka perlindungan terhadap pekerja migran.
“Menurut saya inilah pangkal persoalan pekerja migran Indonesia. Karena kita sendiri tidak punya data akurat jumlah pekerja migran dan WNI kita di luar negeri. Kalau jumlah data tidak akurat lalu bagaimana akurasi perlindungan bagi mereka di luar negeri,” kata Indra dalam rapat kerja antara Komisi IX DPR dengan Kemlu, Kemenkumham dan Kemenakertrans di DPR, Selasa (18/6).
Walau begitu Indra menyadari apa yang sudah dilakukan Kemlu dalam rangka perlindungan pekerja migran dan WNI di luar negeri merupakan ujung dari masalah yang tidak terselesaikan secara menyeluruh. Misalnya, proses pengelolaan pekerja migran sudah terjadi mulai dari tingkat rekrutmen di dalam negeri. Padahal, terkait rekrutmen mestinya menjadi ranah Kemenakertrans dan BNP2TKI untuk melakukan perbaikan.
Terkait banyaknya pekerja migran Indonesia di Jeddah yang memanfaatkan masa amnesti, Indra mencatat kebijakan tersebut bukan hanya terjadi kali ini. Namun, amnesti kerap dilakukan oleh negara-negara penempatan seperti Arab Saudi dan Malaysia. Bahkan di tahun 1990-an, Indra mencatat pemerintah Arab Saudi pernah menerbitkan amnesti serupa dan berujung pada ketidakmampuan KJRI melayani pengajuan dokumen pekerja migran.
Untuk itu, Indra menekankan sangat penting bagi pemerintah untuk memperkuat data pekerja migran. Sehingga, ketika ada kebijakan serupa yang diterbitkan negara penempatan, pemerintah lewat KJRI dan KBRI mampu mengantisipasinya. Misalnya, ketika pemerintah Arab Saudi diketahui hendak menerbitkan amnesti, pemerintah sedari awal menyiapkan infrastruktur pelayanan dengan baik. Seperti tenda untuk para pengantri agar tidak kepanasan, memperbanyak staf dan loket untuk mempercepat pelayanan.
Dalam rapat kerja yang dihadiri Menlu, Menkumham, Wamenkumham dan Wamenag itu Indra mengatakan agar pemerintah menindak calo-calo yang berkeliaran memanfaatkan kondisi rentan pekerja migran. Misalnya, ketika di Malaysia Indra mendapat pengakuan dari pekerja migran yang pernah mengajukan dokumen memanfaatkan masa amnesti yang kala itu diterbitkan pemerintah Malaysia.
Dari kisah pekerja migran itu Indra mendengar banyak calo yang berkeliaran menawarkan jasa dan ada pula pungli. Para calo itu menurut Indra memanfaatkan lambanya pemrosesan data dan kondisi pekerja migran yang harus mengantri selama berhari-hari di depan KBRI. Selaras dengan itu karena pelayanan dokumen masa amnesti di Jeddah masih berlangsung, menurut Indra pemerintah harus menjelaskan berapa biaya yang dikenakan untuk memperoleh Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP). Dengan begitu para pekerja migran mengetahui berapa biaya sesungguhnya untuk mendapat dokumen yang dibutuhkan itu.
Pada kesempatan yang sama anggota Komisi IX dari fraksi Golkar, Poempida Hidayatulloh, mengatakan perlu diperjelas juga siapa yang menanggung biaya untuk pekerja migran di Arab Saudi yang memilih untuk pulang ke tanah air. Sejalan dengan itu Poempida mengingatkan dalam UU PPTKILN, ada ketentuan yang hanya membolehkan pengiriman pekerja migran jika pemerintah sudah mempunyai MoU dengan negara penempatan. Untuk itu Poempida menanyakan apakah pemerintah sudah punya kesepakatan dengan Arab Saudi. Jika kesepakatan itu belum dijalin, maka pemerintah akan menghadapi blunder dalam mengelola pekerja migran di Arab Saudi.
Pasalnya, absennya MoU membuat pekerja migran yang bekerja di negara di wilayah timur tengah itu tidak punya payung hukum. Selama tidak ada MoU antara pemerintah dengan Arab Saudi, maka perlindungan terhadap pekerja migran yang bekerja di sana tidak akan terwujud. Untuk itu, Poempida berharap dalam masa amnesti, pemerintah terlebih dahulu memulangkan pekerja migran wanita. Setelah ada MoU, baru mereka diperbolehkan jika ingin bekerja kembali ke Arab Saudi. “Tidak ada payung hukum bagi pekerja migran di sana, perlindungan tidak akan berjalan,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Menlu, Marty Natalegawa, mengatakan kementerian yang dipimpinnya pada dasarnya punya data tentang pekerja migran dan WNI. Walau begitu Marty mengakui data yang dimiliki itu belum sempurna dan harus direkonsiliasi dengan kementerian terkait lainnya. Namun, bukan berarti Kemlu tidak tahu sama sekali soal data pekerja migran dan WNI di luar negeri. Misalnya, periode Januari-Desember 2012 Kemenlu mencatat sedikitnya ada 4 juta WNI di luar negeri.
Marty menjelaskan, data itu digalang Kemlu secara aktif dengan menyambangi kantong-kantong WNI. Bahkan, Marty menyebut Kemlu mengidentifikasi terdapat 19 ribu WNI yang terjerat kasus hukum dan 70 persen dari jumlah tersebut sudah diselesaikan. Sedangkan sisanya, terhitung sampai April 2013 masih dalam proses penyelesaian. “Walau belum dapat diselesaikan seluruhnya, tapi menunjukan ada penanganan (yang dilakukan pemerintah,-red),” tuturnya.
Tak ketinggalan Marty menekankan, KJRI dan KBRI sekaligus menjadi tempat penampungan bagi WNI yang terlantar di negeri orang. Menurutnya, langkah itu tidak dilakukan oleh perwakilan negara lainnya. Sehingga, pemerintah Indonesia kerap ditanya otoritas di negara yang bersangkutan kenapa lembaga perwakilan negara dijadikan tempat penampungan.
Soal kerusuhan yang sempat terjadi di KJRI Jeddah, Marty mengatakan pemerintah sudah melakukan tindakan dan menganalisa permasalahan yang ada. Misalnya, melakukan upaya untuk membuat aman dan nyaman para pekerja migran yang mengantri. Seperti menyiapkan tenda untuk melindungi pengantri dari panas, menyediakan air minum, menambah staf dan loket pelayanan dokumen serta menyiapkan tenaga medis.
Bahkan perkembangan terakhir yang sudah dilakukan, Marty menandaskan, pemerintah Arab Saudi menangkap 84 pengantri yang ditengarai terlibat kerusuhan di KJRI Jeddah beberapa waktu lalu itu. Kemudian, pemerintah sudah melakukan pendekatan dengan otoritas Arab Saudi agar para WNI itu diberi keringanan hukuman. Alhasil, dari jumlah tersebut, sebanyak 78 orang dijatuhi sanksi berupa deportasi dan enam orang lainnya masih diperiksa oleh pihak keamanan Arab Saudi.
















