Lalola menekankan kepada Polri untuk membuka diri dan melibatkan pihak lain yang independen dalam mengusut kasus yang dialami Brigadir J. Publik perlu diberikan informasi yang rutin terkait perkembangan penanganan perkara. Selain itu, reformasi Polri harus menjadi agenda utama pemerintah agar peristiwa serupa tidak terulang lagi.
Direktur Eksekutif ICJR, Erasmus Napitupulu, mengatakan reformasi sektor keamanan yang bergulir sejak reformasi mendorong agar tidak ada lembaga negara yang memiliki kewenangan super power. Dalam negara yang mengusung sistem demokrasi harus ada mekanisme check and balances. Polri telah melakukan reformasi ketika memisahkan dirinya dengan TNI, tapi itu belum selesai karena masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus dituntaskan.
Oleh karena itu, Erasmus berpendapat intinya bukan bagaimana Kapolri menangani kasus Brigadir J, tapi lebih pada transparansi dan akuntabilitas. Melansir data Komnas HAM 2020-2021 sedikitnya ada 71 kasus kekerasan dan 39 penyiksaan yang dilakukan kepolisian. KontraS mencatat Juni 2021-Juni 2022 ada 31 kasus penyiksaan oleh kepolisian.
Menurut Erasmus, perlu diwacanakan mekanisme akuntabilitas pemeriksaan yang efektif dan terbuka bagi aparat Polri yang melakukan pelanggaran. Seperti Komisi Yudisial (KY) sebagai lembaga pengawas eksternal untuk hakim. Aparat kepolisian perlu lembaga independen seperti itu guna menjalankan mekanisme pengawasan yang obyektif dan tepat.
Peran Kompolnas selama ini sebagai lembaga eksternal yang mengawasi Polri dirasa kurang tepat karena fungsinya hanya memberikan rekomendasi kepada Presiden RI untuk melakukan perbaikan terhadap Polri. “Reformasi kepolisian menuntut keberanian kepolisian untuk membuka diri,” katanya.
