Perlu Evaluasi MoU TNI yang Bertentangan dengan Undang-Undang
Berita

Perlu Evaluasi MoU TNI yang Bertentangan dengan Undang-Undang

LSM desak Presiden untuk melanjutkan reformasi militer. Revisi RUU Peradilan Militer ikut disinggung.

ADY
Bacaan 2 Menit
Perlu Evaluasi MoU TNI yang Bertentangan dengan Undang-Undang
Hukumonline
Sejumlah organisasi masyarakat sipil yaitu Imparsial, KontraS, YLBHI, LBH Jakarta, HRWG, LBH Pers, JSKK, Setara Institute, Elsam, ICW, FMN dan SPN mendesak Presiden Joko Widodo untuk melanjutkan reformasi militer. Untuk mendukung upaya itu, koalisi menyambangi Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Kamis (10/9).

Direktur program Imparsial, Al Araf, mengatakan Presiden perlu  menginstruksikan Panglima TNI untuk mengevaluasi dan mencabut seluruh MoU TNI yang bertentangan dengan Undang-Undang. Al melihat dua tahun terakhir, MoU antara TNI dengan sejumlah instansi seperti kementerian marak terjadi. Imparsial mencatat sampai saat ini ada 31 MoU. Kerjasama itu dilakukan dengan dalih melakukan operasi militer selain perang (OMSP). Lewat MoU itu TNI sudah masuk dalam ranah sipil dan menjalankan fungsi keamanan.

Ironisnya, belum ada satu pun otoritas sipil yang mengevaluasi MoU tersebut. Padahal mengacu Pasal 7 ayat 3 UU TNI, Al menyebut pelaksanaan tugas OMSP harus didasarkan pada kebijakan dan keputusan politik negara, bukan melalui MoU.

"Hasil reformasi politik 1998 menghasilkan TAP MPR No.VII/MPR/2000 yang memisahkan TNI dan Polri, dimana TNI berperan sebagai alat pertahanan negara dan Polri menjaga, memeilihara dan penegakan hukum," kata Al kepada wartawan di gedung Wantimpres di Jakarta, Kamis (10/9).

Untuk tugas perbantuan militer dalam OMSP, dikatakan Al, seharusnya pemerintah dan DPR segera membentuk UU tentang Tugas Perbantuan Militer, bukan MoU. Oleh karenanya koalisi mendesak Wantimpres memberi pertimbangan kepada Presiden untuk membentuk UU tersebut.

Pembentukan UU Tugas Perbantuan Militer itu menurut Al sesuai dengan mandat Pasal 7 ayat (2) UU TNI, Pasal 4 ayat (2) TAP MPR dan Pasal 41 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Walau ketiga regulasi itu mengamanatkan pemerintah untuk membuat peraturan tentang tugas perbantuan militer baik dalam bentuk UU maupun PP, tapi sampai sekarang hal itu belum dilaksanakan.

Kalangan LSM juga mendesak Presiden mereformasi peradilan militer dengan cara merevisi UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Revisi itu harus masuk prolegnas 2015-2019. Amanat merevisi peradilan militer menurut Al juga tertuang dalam berbagai peraturan. Seperti Pasal 3 ayat (4) TAP MPR No.VII/MPR/2000 yang menyebut prajurit TNI tunduk pada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum. "Pentingnya perubahan sistem peradilan militer kembali ditegaskan pasal 65 ayat (2) UU TNI," ujarnya.

Selanjutnya, Presiden tidak perlu memprioritaskan pembahasan dan pembentukan RUU Rahasia Negara dan RUU Keamanan Nasional. Al melihat kedua RUU itu masuk prolegnas 2015-2019, padahal revisi UU Peradilan Militer dan membentuk UU Tugas Perbantuan Militer lebih penting. “Kami mengingatkan, kedua RUU itu sudah ditolak masyarakat pada masa pemerintahan SBY yang lalu,” tegasnya.

Koordinator ICW, Adnan Topan Husodo, menilai reformasi peradilan militer perlu dilakukan agar selaras dengan semangat pemberantasan korupsi. Belum direvisinya peradilan militer menyebabkan sulitnya aparat penegak hukum (sipil) melakukan penyelidikan sampi penyidikan di lingkungan militer. “Jika terjadi korupsi pada pengadaan alutsista, itu akan memperlemah pertahanan kita. Apalagi pengadaan itu nominalnya biasanya sangat besar,” urainya.

Direktur Eksekutif HRWG, Rafendi Djamin, mengatakan upaya Koalisi menemui Wantimpres sebagai dorongan untuk menggugah kesadaran pemerintah untuk mengembalikan peran militer sebagaimana mestinya dalam negara hukum dan demokrasi. “Pemerintah masih punya waktu untuk memperbaiki berbagai hal tersebut,” paparnya.

Anggota Wantimpres, Sidharto Danusubroto, secara singkat mengatakan sudah mencatat banyak masukan dari Koalisi. “Kami akomodasi masukan mereka, nanti akan kami sampaikan kepada Presiden,” pungkasnya.
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info