Sejak disahkannya Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi UU oleh DPR bersama pemerintah, tindak pidana kekerasan seksual tak juga mereda. Malahan, makin bermunculan di sejumlah daerah. Terakhir, kasus dugaan pelecehan seksual santriwati oleh putra pemilik pondok pesantren. Untuk itu, penting mengoptimalkan peran serta masyarakat melalui implementasi UU No.12 Tahun 2022 tentang TPKS.
Direktur Eksekutif Indonesia Judicial Research Society (IJRS) Dio Ashar menilai keterlibatan masyarakat dalam menjalankan peran pencegahan dan pemantauan TPKS amat diperlukan dalam mempercepat implementasi UU 12/2022. Penguatan atau optimalisasi peran serta masyarakat tersebut berupa edukasi dan wawasan yang dilakukan penyuluh hukum atau paralegal di tingkat komunitas masyarakat. Khususnya terkait kejahatan kekerasan seksual. Termasuk pula, soal penanganan hukum dengan mengedepankan kepentingan korban TPKS.
“Jika terjadi kasus kekerasan seksual, bukan diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan, melainkan bagaimana penanganan hukum, penegakan hukum, dan kepentingan korban,” ujarnya dalam sebuah diskusi bertajuk “Menilik Kembali RUU untuk Rakyat” secara daring, Selasa (12/7/2022) kemarin.
Menurutnya, fakta di lapangan dalam penanganan kasus TPKS tidak berstandar penegakan hukum. Terlebih, ketidakmaksimalan masyarakat terhadap pengetahuan dalam penanganan kasus TPKS. Sebaliknya, realitanya penyelesaikan penanganan kekerasan seksual cenderung melalui kekeluargaan. Seperti korban dinikahi pelaku dengan menerima ganti rugi.
Lantas apa yang perlu dilakukan dalam mempercepat implementasi UU TPKS? Menurutnya agar percepatan implementasi UU 12/2022 dapat efektif berjalan dengan berbagai instrumen yang diatur, perlu segera diterbitkan berbagai aturan pelaksana. Pemerintah memang sedang menggodok aturan turunan dari UU 12/2022 ini.
Tapi perlu didorong agar pemerintah mempercepat penyusunan dan penerbitan aturan turunan UU 12/2022 sebagai bagian mengatur penguatan dan optimalisasi peran serta masyarakat dalam melaksanakan pencegahan dan monitoring. Termasuk penanganan kasus kejahatan atau kekerasan seksual menjadi lebih extraordinary. Maklum, aturan dalam tingkat UU cenderung bersifat normatif.
“Tapi, bagaimana mengatur hal-hal teknis itu yang perlu dituangkan dalam peraturan pemerintah atau peraturan yang lebih teknis,” katanya.