Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) Dwiarso Budi Santiarto telah meraih gelar doktor (Dr.) Ilmu Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga (FH Unair). Gelar ini diperoleh setelah ia berhasil mempertahankan disertasi berjudul “Pedoman Pemidanaan terhadap Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana” dalam sidang terbuka Program Doktor Ilmu Hukum pada FH Unair, Surabaya, Senin (1/9/2025) kemarin.
Disertasinya itu berhasil dipertahankan dalam sidang terbuka yang dipimpin Dekan FH Unair Prof Iman Prihandono dan di hadapan Tim Promotor dan Dewan Penguji dengan hasil yang memuaskan.
Baca Juga:
Pentingnya Memahami Tindak Pidana Korporasi di KUHP Nasional
Menilik Korporasi sebagai Subjek Hukum dalam KUHP Baru
Disertasi Dwiarso berangkat dari pemikiran tentang kedudukan korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dijatuhi pemidanaan. Dalam KUHP lama, korporasi dipandang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, tetapi sejumlah undang-undang khusus mulai mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana. Namun, praktik peradilan memperlihatkan ada ketidakkonsistenan. Hakim kerap berbeda pandangan dalam menjatuhkan putusan, sebagian menjerat korporasi secara langsung, sementara sebagian lain hanya menghukum pengurusnya.
“Ini disebabkan ketiadaan pedoman pemidanaan (korporasi) yang jelas,” demikian pandangan Budiarso dalam disertasinya.
Memang UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) yang akan berlaku pada 2 Januari 2026 telah mengakomodir korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dijatuhi pidana. Pasal 56 KUHP Nasional telah memuat sepuluh parameter pemidanaan, tetapi redaksinya bersifat terlalu umum dan membuka ruang tafsir yang luas.
Parameter yang tersedia belum sepenuhnya memperhitungkan kondisi riil korporasi, seperti kemampuan finansial, skala usaha, dan potensi keberlangsungan operasional setelah dijatuhi hukuman. Selain itu, pedoman itu belum sepenuhnya menggambarkan kompleksitas delik korporasi, yang sering melibatkan jaringan pengurus, manajemen, dan budaya perusahaan.
Dalam praktiknya, hal ini melahirkan disparitas yang tidak beralasan. Satu pengadilan bisa menjatuhkan pidana yang berat terhadap korporasi, sementara pengadilan lain dalam kasus serupa memilih untuk sekadar menghukum pengurusnya. Disparitas ini bukan hanya soal teknis, tetapi menyentuh inti keadilan, menggerus legitimasi peradilan, dan menciptakan ketidakpastian bagi dunia usaha.
