Menurutnya, selain menguatkan pengawasan dalam mencegah kapal asing yang mencuri ikan di laut Indonesia, pemerintah pun harus meningkatkan kapasitas dan kemampuan nelayan Indonesia secara kuantitatif dan kualitatif. “Dengan pendekatan pendidikan, pelatihan, dan inovasi teknologi penangkapan ikan yang efektif, efisien, dan ramah lingkungan,” kata dia.
Sementara KKP menggandeng Australian Fisheries Management Authority (AFMA) menggelar kampanye bersama perangi illegal fishing. Kampanye dengan melibatkan ratusan nelayan menjadi strategi pemerintah Indonesia dan Australia dalam menekan kasus penangkapan ikan secara ilegal di kawasan perbatasan, serta meningkatkan pemahaman mengenai pengelolaan perikanan yang berkelanjutan.
Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Laksamana Muda TNI Adin Nurawaluddin mengatakan kegiatan kampanye tersebut menjadi salah satu implementasi dari rencana kerja forum kerja sama pengawasan perikanan Pemerintah Indonesia dan Australia (Indonesia Australia Fisheries Surveillance Forum (IASFS) tahun 2022.
Dia menuturkan batas-batas wilayah perairan antara Indonesia dan Australia telah disepakati kedua negara. Bahkan pula diatur kegiatan yang boleh dilakukan oleh nelayan Indonesia di kawasan MoU Box 1974. Sayangnya, masih banyak nelayan Indonesia yang belum memahami ketentuan batas-batas wilayah maupun hal-hal lain yang telah diatur tersebut. Karena itu, dibutuhkan pendekatan secara langsung melalui kampanye publik agar para nelayan melakukan penangkapan ikan sesuai ketentuan MoU Box 1974.
Menurutnya, dalam memerangi aktivitas penangkapan ikan secara ilegal di kawasan perbatasan, sebelumnya Pemerintah Indonesia dan Australia telah menyepakati beberapa program prioritas yang akan dijalankan bersama ke depannya. Program tersebut antara lain kerja sama pengawasan melalui patroli terkoordinasi, penegakan hukum, serta kampanye publik seperti yang tengah dilakukan saat ini di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur.
“Dalam mengatasi kasus illegal fishing di kawasan perbatasan, KKP bersama Pemerintah Australia tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, melainkan juga pendekatan pencegahan melalui kampanye publik ini,” katanya.
