Kalau variabel harga dan barang berubah, maka yang ditahan 10 persen yang diusulkan Pak Said Didu, untuk mengantisipasi perubahan, kata Dradjad.
Menurut Dradjad, konteks pre audit memiliki beberapa hal yang berbeda. Pertama, dalam penetapan anggaran menggunakan data sebelumnya. Kemudian dalam pelaksanaan, dilakukan penghitungan cost effectiveness yang diputus pada bulan November tahun yang berjalan sehingga baru diputus apakah kereta api layak mendapat 100 persen. Demikian juga PSO untuk BUMN lain, termasuk Perumnas.
Anggota Komisi XI dari F-PDIP Max Moein menyatakan bahwa ia termasuk yang setuju dengan pre audit, karena ia memahami pentingnya melakukan subsidi dan PSO melalui KA, Pelni dan Perumnas. Ia mencontohkan Korea yang melakukan pre audit oleh BPK sebelum diajukan ke Panggar.
Kalau diadakan pre audit oleh BPK akan tersaring apakah terlalu besar atau terlalu kecil. Setelah itu diadakan post audit, khusus PSO dan subsidi dilakukan pre dan post audit, mungkin bisa dimasukkan sebagai salah satu pasal dalam amandemen UU keuangan negara yang sedang disusun, kata Max.
Anggota Komisi XI Melchias Markus Mekeng meminta agar pembukuan PSO dan subsidi terpisah. Ia juga menilai perlu ada kejelasan kriteria perusahaan A dapat PSO dan perusahaan B dapat subsidi.
Selama ini aturan tidak jelas, karena hanya diputus segelintir orang di panitia Anggaran. Kalau memang PT itu melayani masyarakat jangan dijadikan PT, supaya tidak merugi terus, kata Melchi.
Dirjen Anggaran Depkeu Achmad Rochjadi menyatakan sepakat untuk adanya reformasi pada praktek PSO, baik di bidang ketatanegaraan dan penganggaran. Kami sepakat dengan Pak Maruarar dan Pak Dradjad, kita perlu benahi masalah PSO ini, baik dasar hukumnya, SOPnya, sampai pelaksanaan audit dan lainnya, kata Achmad.
