Said Didu mengharapkan SOP untuk PSO dapat diterapkan Kementerian BUMN dan Depkeu pada 2007 karena PSO dan subsidi di APBN mencapai Rp100 triliun. Ia menegaskan perlunya kejelasan dari pemberi tugas karena bagi penerima tugas penghitungannya gampang.
Mekanisme di pemerintah kan ada yaitu yang usul Depkeu, di DPR juga baku, jadi dicocokkan saja dengan mekanisme. Kuncinya bahwa usulan departemen pemberi tugas itu bagian dari RKAP, kata Said Didu.
Menurut Said, Kementerian BUMN hanya menyampaikan ke Menkeu jika ada surat penugasan dari departemen pemberi tugas. Jika tidak, kementerian BUMN tidak akan mau menerima tugas itu. Selain itu, pemberi tugas harus menyebutkan biaya dan margin.
Margin bisa nol, tapi bisa sesuai dengan swasta. Kalau menunggu mekanisme dipisahkan maka harus menunggu lagi, kata Said.
Said Didu mengaku senang jika dilakukan pre audit. Pasalnya, jika anggaran PSO ternyata kurang maka bisa minta, sedangkan jika lebih bisa dikembalikan. Meskipun dalam kenyataannya selalu kurang dan tidak ada penggantian setelah diaudit.
Bisa Lebih Banyak
Selama ini ada delapan BUMN yang menerima PSO yaitu PT Pelni (Persero), PT Kereta Api (Persero), Perum Jasa Tirta I, Perum Jasa Tirta II, PT Pos Indonesia, Perum Perumnas, Perum Damri dan PT Bulog.
Menurut Said Didu, jumlah perusahaan penerima PSO dapat lebih banyak dari saat ini jika pemerintah memberikan tugas lain terhadap BUMN di luar delapan yang telah menerimanya saat ini.
