“Tapi kita harus lihat secara proporsional. Dan penyadapan itu harus diaudit, tidak hanya KPK tetapi kepolisian dan kejaksaan,” ujarnya.
Febri berpendapat, jika penyadapan dikaitkan dengan hak asasi, toh tindak pidana korupsi telah merampok hak rakyat dalam pemenuhan kepentingan publik. Dia menyesali kalau kewenangan penyadapan yang dilakukan KPK kerap dicecar Komisi III DPR yang membidangi hukum.
Hal itu berbeda dengan kepolisian dan kejaksaan yang tak pernah dicecar soal penyadapan. Apalagi, penyadapan yang dilakukan kepolisian bisa halnya tindak pidana terorisme. “Tapi kami tidak pernah mendengar Komisi III bertanya bagaimana polisi membongkar kasus teroris. Tapi yang ditanya KPK. Apakah KPK menangkap sejumlah anggota dewan. Ini menjadi pertanyaan serius,” ujarnya.
Menurut Febri, kecurigaan DPR terhadap KPK tidak berdasar. Kalau akuntabilitas penyadapan KPK dipertanyakan, kata Febri, semestinya DPR hanya meminta laporan audit KPK dari pihak terkait. Ia berpandangan DPR terkesan terburu-buru meminta agar dibuat UU khusus penyadapan.
“Kalau kondisi politik dalam pemberantasan korupsi seperti ini, apa kita mau menyerahkan rumusan soal penyadapan. Jangan sampai hanya mengatasnamakan HAM terlindungi. Jadi masih jauh kalau mau buat UU,” pungkasnya.
















