Pasal 97B
Draf RUU Pembentukan Peraturan
(1) Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dapat dilakukan berbasis elektronik.
(2) Pembubuhan tanda tangan dalam proses pengesahan atau penetapan dan pengundangan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan tanda tangan elektronik.
(3) Tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tersertifikasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
4) Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkekuatan hukum sama dengan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk dalam bentuk tercetak.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden, Peraturan DPR, dan Peraturan DPD.
Anggota Badan Legislasi (Baleg) dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Jefry Romdonny menilai pembentukan peraturan berbasis elektronik langkah maju. Namun, dia berharap proses pembentukan peraturan berbasis elektronik semestinya menjadi langkah terakhir dan dilakukan dalam keadaan darurat. “Meski sistem teknologi makin canggih, toh tetap saja ada orang yang tidak bertanggung jawab yang mampu membobolnya.”
Untuk itu, terpenting perlu menjelaskan terlebih dahulu definisi pembentukan peraturan perundang-undangan berbasis elektronik dimaksud. Sebab, dalam penjelasan draf RUU, pasal yang mengatur pembentukan peraturan perundang-undangan berbasis elektronik dianggap sudah jelas.
Begitu pula soal tanda tangan elektronik. Menurutnya, tanda tangan menjadi alat legalisasi sebisa mungkin dilakukan secara manual. “Sepanjang masih dapat dilakukan manual, tanda tangan elektronik bersifat pilihan. Bila dalam keadaan darurat bisa digantikan dengan sistem elektronik,” katanya.
















