Kalangan masyarakat sipil menyoroti Peraturan Polisi Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Terhadap Orang Asing. Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur, menilai beleid yang terbit 10 Maret 2025 itu melanggar prinsip kebebasan pers, negara hukum dan demokrasi. Karenanya bertentangan dengan UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers dan UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
Menurut Isnur, kepolisian tidak berwenang mengatur dan memberikan izin atau pengaturan lainnya mengenai jurnalis, termasuk jurnalis asing. Apalagi menerbitkan aturan internal melalui Perpol 3/2025. Ketentuan mengenai lembaga penyiaran asing dan jurnalis asing sudah diatur jelas dalam UU 40/1999 dan UU 32/2002.
Lebih lanjut Isnur mengatakan UU 32/2002 jo Peraturan Pemerintah No.49 Tahun 2005 tentang Pedoman Kegiatan Peliputan Lembaga Penyiaran Asing jo Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI No.42/PER/M.KOMINFO/10/2009 Tentang Tata Cara Memperoleh Izin Bagi Lembaga Penyiaran Asing Yang Melakukan Kegiatan Peliputan di Indonesian Perizinan Kegiatan Kerja-Kerja Pers dan Jurnalis Asing merupakan Kewenangan Menteri Komunikasi dan Informatika (Komdigi).
“Pengaturan terkait Pers Asing juga telah diatur dalam UU Pers dimana pengawasan dilakukan oleh Dewan Pers yang berisi komponen perwakilan pers dan masyarakat sipil,” kata Isnur dikonfirmasi, Senin (7/4/2025).
Baca juga:
- RUU Penyiaran Berpotensi Berangus Kebebasan Pers
- Begini Masukan 3 Media Pelat Merah untuk RUU Penyiaran
Bagi Isnur, Perpol 3/2025 melangkahi kewenangan Komdigi dan Dewan Pers dalam mengatur lembaga penyiaran dan jurnalis asing. Bahkan aturan itu bertentangan dan tumpang tindih dengan UU 40/1999 dan UU 32/2002.
“Kepolisian mengambil alih secara sendiri kewenangan Dewan Pers dan Menteri Kominfo/MenKomdigi, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum dan membahayakan prinsip Negara Hukum dan Keadilan,” imbuh Isnur.
