Baru-baru ini, publik dihebohkan dengan berita pemecatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (FK Unair) Prof. Dr. Budi Santoso., SpOG., Subsp,. FER. Dekan FK Unair ini dipecat lantaran diduga sikapnya yang mengkritik rencana Menteri Kesehatan untuk mendatangkan Dokter Asing. Pemecatan Dekan FK Unair tersebut sempat menimbulkan polemik serta pro dan kontra dari masyarakat luas, namun pada akhirnya pemecatan tersebut dibatalkan dan ia kembali menjabat sebagai Dekan FK Unair.

Pada dasarnya, mendatangkan Dokter Asing secara hukum bukan merupakan perbuatan illegal. Hukum positif sejatinya telah mengatur pengadaan Dokter Asing oleh Pemerintah yang akan melakukan praktek medis di Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dalam Pasal 248 UU No. 17/2023 dijelaskan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan warga negara asing lulusan luar negeri yang dapat melaksanakan praktik di Indonesia hanya berlaku untuk Tenaga Medis spesialis dan subspesialis serta Tenaga Kesehatan tingkat kompetensi tertentu setelah mengikuti evaluasi kompetensi.
Baca Juga:
- Melihat Urgensi dan Kesiapan Regulasi Terkait Dokter Asing di Indonesia
- Peran dan Fungsi Ikatan Dokter Indonesia
Dari penjabaran pasal tersebut UU No. 17/2023 memberi legalitas mendatangkan Dokter Asing dengan batasan yakni hanya Dokter Asing pada bidang Spesialis dan Subspesialis saja yang dapat melakukan praktek medis di Indonesia. Sedangkan dokter umum asing tidak diperbolehkan melakukan praktek medis di Indonesia. Dokter Asing juga diwajibkan mengikuti evaluasi kompetensi meliputi penilaian kelengkapan administratif dan penilaian kemampuan praktik. Penilaian dilanjutkan dengan penyetaraan dan uji kompetensi yang akan menentukan apakah Dokter Asing yang akan didatangkan melakukan praktek medis di Indonesia kompeten atau belum kompeten.
Namun perlu dicermati “Impor” Dokter Asing tidak dapat dilakukan begitu saja. Sebab, ada beberapa syarat ketat untuk mendatangkan Dokter Asing sebagaimana diatur Pasal 251 ayat (1) UU No. 17/2023 yang menyebutkan jika Tenaga Medis spesialis dan subspesialis serta Tenaga Kesehatan tingkat kompetensi tertentu warga negara asing lulusan luar negeri dapat melakukan praktik pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Indonesia dengan ketentuan jika: Pertama, terdapat permintaan dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai dengan kebutuhan; Kedua, untuk alih teknologi dan ilmu pengetahuan; Ketiga, untuk jangka waktu paling lama 2 tahun dan dapat diperpanjang 1 kali dan hanya untuk 2 tahun berikutnya.
Selain syarat-syarat itu, syarat selanjutnya diatur Pasal 252 UU No. 17/2023 adalah Tenaga Medis spesialis dan subspesialis serta Tenaga Kesehatan tingkat kompetensi tertentu warga negara asing lulusan luar negeri yang telah menyelesaikan proses evaluasi kompetensi dan akan melakukan praktik medis di Indonesia harus memiliki STR dan SIP yang berlaku untuk jangka waktu 2 tahun dan dapat diperpanjang 1 kali dan hanya untuk 2 tahun berikutnya.
Pengaturan pengadaan Dokter Asing di Indonesia yang terdapat dalam UU No. 17/2023 masih terlalu umum dan sederhana. UU Kesehatan itu memiliki beberapa kekurangan yang berpotensi mengakibatkan masalah hukum di kemudian hari. Ada beberapa kekurangan dalam pengadaan Dokter Asing yang diatur dalam UU No. 17/2023. Pertama, sanksi pidana bagi Tenaga Medis yang melakukan malpraktik medis yang diatur Pasal 440 ayat (1) UU No. 17/2023. Pasal tersebut hanya mengatur mengenai tindakan kealpaan yang dilakukan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan dalam negeri saja yang dikenai pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp 250.000.000,-.
















