Disiplin merupakan intisari dari sebuah profesi. Hal ini karena disiplin mempunyai ruang lingkup pengaturan mengenai bagaimana sebuah profesi mengemban amanah profesinya dan melaksanakan tugasnya memberikan pelayanan kepada masyarakat. Terkait dokter, disiplin mengatur mengenai bagaimana seorang dokter dapat bersikap dan bertindak secara profesional melaksanakan profesinya. Karena itu, hal yang diatur dalam disiplin dokter adalah mengenai standar kualitas melaksanakan tindakan medis dan penegakan disiplin dalam menjaga mutu profesi dokter.

Untuk mengimplementasikan dan menegakkan disiplin, dibentuklah Majelis Disiplin bagi profesi dokter. Pada awalnya, Majelis ini diatur dalam Bab VIII Pasal 55-70 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Dalam undang-undang tersebut, Majelis ini dikenal dengan nama Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) yang merupakan lembaga otonom dari Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dan berwenang menegakkan disiplin dokter dan dokter gigi dalam penyelenggaraan praktik kedokteran.
Baca Juga:
- Polemik Soal Penyediaan Alat Kontrasepsi, Pemerintah Diminta Revisi PP Kesehatan
- Hukum Aborsi dan Syarat Aborsi Legal dalam PP Kesehatan
Kemudian, pada tanggal 8 Agustus 2023, lahirlah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mencabut 11 undang-undang, termasuk UU Praktik Kedokteran. Dalam UU Kesehatan ini, dikenal dengan nama “Majelis” yang diatur di dalam Bagian Kesebelas, Paragraf 1, Pasal 304-309. UU Kesehatan mengamanahkan pembentukan Peraturan Pemerintah sehingga pada tanggal 26 Juli 2024, ditetapkan dan diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (PP Kesehatan). Dalam PP Kesehatan ini, Majelis ini diatur dalam Bagian Kedelapan Paragraf 1 Pasal 712-720 dengan nama “Majelis Disiplin Profesi.”
Pada dasarnya, Majelis dibentuk dalam rangka menegakkan disiplin profesi bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Perbedaannya dengan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) terletak pada kewenangan dan ruang lingkup kewenangannya serta bentuk dari Majelis. Ditinjau dari kewenangannya Majelis berwenang memberikan sanksi disiplin dalam putusannya dan rekomendasi terhadap sanksi pidana maupun perdata (Pasal 306 jo. 308 UU Kesehatan). Sanksi disiplin berupa: peringatan tertulis; kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di penyelenggara pendidikan di bidang Kesehatan atau Rumah Sakit pendidikan terdekat yang memiliki kompetensi melakukan pelatihan tersebut; penonaktifan STR untuk sementara waktu; dan/atau rekomendasi pencabutan SIP (Pasal 306 (1) UU tentang Kesehatan).
Jadi, kewenangan Majelis lebih besar apabila dibandingkan dengan MKDKI karena Majelis ini berwenang memberikan rekomendasi terkait sanksi pidana maupun pertanggungjawaban perdata. Terkait sanksi pidana, rekomendasi Majelis berupa rekomendasi dapat atau tidak dapat dilakukan penyidikan karena pelaksanaan praktik keprofesian yang dilakukan oleh Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan sesuai atau tidak sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional (Pasal 308 ayat (5) UU Kesehatan).
Kesimpulannya, terkait sanksi pidana, Majelis ini melaksanakan fungsi penyelidikan yang selama ini dilakukan oleh aparat penegak hukum. Terkait pertanggungjawaban perdata, rekomendasi Majelis berupa rekomendasi pelaksanaan praktik keprofesian yang dilakukan oleh Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan sesuai atau tidak sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional (Pasal 308 ayat (6) UU Kesehatan).
















