Peraturan Presiden tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tinggal menunggu tandatangan Presiden Joko Widodo. Semua instansi pemerintah, baik kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah harus siap menerapkan sistem atau e-government ini.
"Kita harus siap menghadapi era digital. Rancangan Perpres SPBE saat ini tinggal menunggu persetujuan Bapak Presiden," ujar Asdep Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Pelaksanaan Sistem Administrasi Pemerintahan dan Penerapan SPBE, Imam Machdi, seperti dilansir dari laman Kemenpan RB, Kamis (29/3).
Imam mengatakan bahwa saat ini pemerintah pusat maupun daerah belum menerapkan tata kelola data secara nasional. Oleh karena itu dibutuhkan koordinasi antar instansi. "Harus menguatkan koordinasi. Yang melaksanakan e-government ini tidak hanya dilaksanakan satu instansi," katanya.
Dalam kesempatan itu, Imam juga menjelaskan setiap elemen pemerintah harus mengintegrasikan aplikasi perencanaan, penganggaran, pengadaan, monitoring dan evaluasi. Selain itu, pemerintah juga berupaya mengintegrasikan sistem kepegawaian dan kearsipan. "Kita harus menerapkan digital dokumen," imbuhnya.
Beberapa pemerintah daerah memang sudah ada yang mulai menerapkan e-Govt, namun penerapannya masih ada sejumlah kendala yang harus diselesaikan. Misalnya, di Kabupaten Jeneponto yang sudah memiliki aplikasi SIMRAL (Sistem Informasi Manajemen, Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan). Aplikasi tersebut merupakan hasil replikasi dari Kabupaten Banyuwangi.
"Dari Musrenbang desa, kelurahan, kecamatan, sampai kabupaten sudah pakai SIMRAL atau e-planning itu. Sudah diterapkan sejak bulan Desember," kata Analis Pelaksana Proyek Pemerintah Bappeda Kabupaten Jeneponto, Ardi.
Kendala Penyelenggaraan SPBE:
|
Namun, karena kantor Kabupaten Jeneponto yang wilayahnya didominasi pegunungan, sinyal jaringan internet belum sepenuhnya mencapai ke sejumlah wilayah. Untuk mengatasi masalah itu, Pemkab melakukan kerjasama dengan Telkomsel untuk pengadaan sinyal. "Sudah kami anggarkan kurang lebih 2,6 miliar rupiah untuk 113 desa," jelasnya.
(Baca Juga: Keamanan Informasi e-Gov Masih Rentan)
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Toraja Utara mendapat banyak manfaat dari diterapkannya e-Govt ini. Kabag Organisasi Setda Kab Toraja Utara, Kornelia Untung, mengatakan, sistem ini bisa sangat menghemat waktu. "Saya rasa ini suatu langkah baru yang bisa memangkas waktu," jelas Kornelia.
Saat ini, Kabupaten Toraja Utara telah menggunakan sistem digital dalam hal perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi. Pemkab Toraja Utara memiliki aplikasi yang disebut SIMDA (Sistem Manajemen Daerah). "Di situ semua terhubung. Semua OPD bisa tahu soal penggunaan anggaran," ungkapnya.
(Baca Juga: Rangking e-Government Indonesia Meningkat)
Selain itu, laporan pembangunan di daerah Kabupaten Toraja Utara juga langsung bisa diketahui progresnya. Mulai realisasi secara fisik, juga realisasi budgetnya. Namun, karena letak geografisnya yang juga berupa pegunungan, masalah sinyal masih menjadi kendala. Meski begitu, Kornelia yakin, tahun ini e-Govt bisa diterapkan secara keseluruhan.
"Dan yang pasti kedepannya kita harus mengelola semua secara online. Pulang dari sini langsung bentuk tim evaluator," pungkasnya.
Terkait kendala penyelenggaran SPBE, Deputi Kelembagaan dan Tatalaksana Kementerian PANRB Rini Widyantini, mengatakan harus segera ditanggulangi dengan baik agar tidak menimbulkan pembororsan anggaran yang cukup besar. “Penerapan e-government diharapkan menjadi sarana meningkatkan kinerja birokrasi, bukan malah sebaliknya, membebani birokrasi,” ujarnya saat membuka Sosialisasi Evaluasi SPBE di Jakarta, Senin (19/3).
Rini menambahkan, pihaknya akan terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Kominfo, Kementerian PPN/Bappenas, Kemeneterian Dalam Negeri, serta kementerian /lembaga lain untuk mewujudkan keterpaduan penyelenggaraan SPBE.
Keterpaduan ini dapat dicapai apabila setiap instansi pemerintah dapat melakukan integrasi proses bisnisnya, integrasi aplikasi, dan berbagi pakai data antar instansi pemerintah. “Karena itu, diperlukan komitmen bersama dari seluruh instansi pemerintah untuk menerapkan strategi dan kebijakan tersebut. Dengan demikian, penerapan SPBE dapat berdampak pada efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja TIK,” imbuhnya.
Evaluasi penerapan SPBE tahun 2018 ini dilakukan di 640 instansi pemerintah, baik kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah. Hal itu dilakukan untuk memperoleh nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (maturity level) dari pelaksanaan SPBE di setiap instansi.
Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, ruang lingkup penyelenggaraan SPBE di instansi pusat dan daerah yang dievaluasi mencakup tiga hal, yakni domain kebijakan internal, tata kelola, dan layanan SPBE.
