Kasus penyerangan Lapas Cebongan menarik perhatian yang luar biasa dari publik dan dianggap akan menjadi momentum bagi reformasi bagi peradilan militer di Indonesia. Dalam Media Briefing yang diselenggarakan oleh ELSAM pada Selasa (3/9), anggota Komisi I DPR, Helmi Fauzi mengatakan bahwa penanganan kasus Lapas Cebongan berbeda dengan penanganan kasus yang dilakukan oleh anggota TNI sebelumnya.
Menurut Helmi, dalam kasus ini terdapat derajat tranparansi yang cukup bagi publik untuk memantau proses peradilan militer bagi para terdakwa. "Jadi saya coba melihat kasus ini lebih optimis, karena publik juga melihat secara cermat bahwa ini adalah momentum untuk merevisi UU Militer. Kalo dalam kasus-kasus sebelumnya, biasanya kasus akan terkubur begitu saja ," katanya.
Helmi menambahkan, persidangan kasus Cebongan adalah sebuah pertaruhan kredibilitas peradilan militer dalam menegakkan keadilan. Meski demikian, ia tidak menampik beberapa faktor psikopolitik yang memengaruhi jalannya indepensi persidangan, seperti keseganan kepangkatan Hakim dan Oditur di pengadilan yang lebih rendah dari para terdakwa yang memengaruhi kemandirian dan kekuasaan peradilan.