Presiden Joko Widodo telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Pertamina. Dengan terbitnya aturan tersebut, pembentukan konsolidasi atau holding BUMN Minyak dan Gas (Migas) semakin dekat.
Deputi Bidang Usaha Tambang, Industri Strategis dan Media Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Fajar Harry Sampurno mengatakan setelah menerbitkan PP tersebut, saat ini Kementerian BUMN menunggu keputusan dari Kementerian Keuangan mengenai nilai saham PT Perusahaan Gas Negara (PGN) (Persero Tbk) yang akan dialihkan kepada PT Pertamina (Persero). Nantinya, holding tersebut menjadikan pertamina sebagai induk usaha.
Harry menjelaskan hasil penilaian saham tersebut tidak memerlukan waktu lama dan akan diumumkan secepatnya. “Insya Allah pekan ini (keluar), lalu Pertamina bisa gelar RUPS,” kata Harry seperti yang dikutip dari situs Sekretariat Kabinet (Setkab), Jum’at (23/3/2018).
Suntikan modal pemerintah ke Pertamina tersebut berasal dari pengalihan saham Seri B milik negara. Langkah tersebut untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha Pertamina.
Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) PP Nomor 6 tahun 2018 menyebutkan penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud sebanyak 13.809.038.755 (tiga belas miliar delapan ratus sembilan juta tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh lima) saham Seri B pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT PGN Tbk yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh negara.
Dengan pengalihan saham Seri B ini, menurut PP ini, negara melakukan kontrol terhadap Perusahaan Perseroan (Persero) PT PGN Tbk melalui kepemilikan saham Seri A dwi warna dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar.
Selain itu, pengalihan saham tersebut mengubah status PGN menjadi perseroan terbatas yang tunduk sepenuhnya pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Kemudian, Pertamina menjadi pemegang saham perusahaan gas tersebut. Ketetapan tersebut mulai berlaku sejak PP Nomor 6 Tahun 2018 diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly pada 28 Februari 2018.
Harry mengatakan sebenarnya Pertamina dan PGN sudah memulai integrasi operasional. Penyatuan tersebut dimulai dengan pemetaan pengoperasian pipa-pipa gas. Sejalan dengan itu, Kementerian BUMN mempersiapkan Pertamina yang bertindak sebagai induk holding.
Harry menjelaskan salah satu pembenahan di tubuh Pertamina adalah perombakan nomenklatur direksi Pertamina. “Bu Menteri BUMN (Rini Soemarno) menginginkan ada direktur yang fokus pada pelayanan kepada masyarakat sekaligus menghadapi persaingan yang akan semakin meningkat,” ujar Harry.
Dengan terbentuknya holding BUMN Migas, lanjut Harry, akan menyusul holding BUMN pertambangan serta akan diikuti juga pembentukan empat holding BUMN lainnya. Menurutnya, pembentukan holding tersebut memperkuat BUMN untuk menghadapi persaingan. “Begitu holding tambang terbentuk, confidence level naik tinggi sekali. Kami berani sampaikan pada Freeport bahwa kami siap beli, dan memang siap kok,” kata Harry. Baca juga: Holding BUMN Tambang
Sementara itu, Holding Migas tersebut mendapat kritikan. Salah satu pendapat yang disampaikan menyatakan holding tersebut tidak memiliki alasan fundamental untuk kepentingan migas nasional.
"Kebijakan pembentukan Holding Migas yang menyatukan bisnis migas PT Pertamina dan PT PGN Tbk akan menciptakan masalah baru dalam industri migas. Terbukti harga saham PGN juga telah anjlok di Bursa Efek Indonesia (BEI)," kata Pakar Energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Tri Widodo seperti dikutip Antara, Rabu (3/1/2018) lalu. Baca Juga: Holding BUMN Migas Dinilai Ciptakan Masalah Baru
Menurut Tri, sekitar 80 persen infrastruktur gas nasional dibangun oleh PGN, sehingga motif pembentukan Holding Migas ini dinilai merupakan intrik bisnis Pertamina untuk menguasai infrastruktur milik PGN.
Menurutnya, munculnya gagasan menjadikan PGN sebagai anak perusahaan Pertamina tanpa bersusah payah membangun infrastruktur. Nantinya, Pertamina dapat memperluas jangkauan pasar dengan memanfaatkan pipa transmisi ataupun pipa distribusi milik PGN.
Baginya, PGN dan Pertamina sama-sama milik pemerintah, sehingga holding tidak dibutuhkan sama sekali. Dalam proses pembentukannya melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2016 dinilai melanggar Undang-undang BUMN, karena pengalihan saham pemerintah di dalamnya tidak mendapatkan persetujuan DPR.
"Seharusnya selesaikan dulu revisi UU BUMN. Belum lagi sekarang tengah bergulir revisi UU Migas yang katanya ada Badan Usaha Khusus, sehingga jika Holding Migas dipaksakan akan menimbulkan masalah baru," kata dia.
Dia juga meragukan BUMN tersebut dapat bekerja efektif setelah konsolidasi karena perbedaan budaya kerja dua perusahaan tersebut. "Holding BUMN saja yang memiliki produk yang sama sulit meningkatkan produksi. Apalagi PGN dan Pertamina yang memiliki jenis bisnis inti yang berbeda.”
Kemudian, penggabungan tersebut juga menyebabkan saham PGN dengan kode PGAS ini anjlok 41,5 persen sejak awal 2017 hingga perdagangan 6 Desember 2017. Padahal menurutnya, PGN selama ini menjadi kontributor terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di BEI.
"Wacana Holding BUMN Migas ternyata telah menjatuhkan harga sahamnya dan membuat investor tidak percaya. Jadi wacana holding membuat iklim investasi tidak kondusif, pembangunan infrastruktur tersendat dan gas tidak terserap," kritiknya.
