Pertamina Digugat Class Action oleh KAPAK LPG
Berita

Pertamina Digugat Class Action oleh KAPAK LPG

Jakarta, hukumonline Kapak LPG tidak ada hubungannya dengan gerombolan Kapak Merah yang sering melakukan teror perampokan di jalan. KAPAK LPG merupakan konsumen LPG yang mewakili konsumen LPG di Jabotabek yang mengalami kerugian karena dinaikkannya harga jual LPG sebesar 40%.

Leo/Apr
Bacaan 2 Menit
Pertamina Digugat <I>Class Action</I> oleh KAPAK LPG
Hukumonline

Pertamina yang menjadi tergugat dalam kasus ini ditengarai telah melanggar ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Anti Monopoli. Ini untuk pertama kali Undang-Undang Perlindungan Konsumen dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan class action.

Para Penggugat, Waskito Adiriwibowo dkk yang tergabung dalam Komite Advokasi Pemakai Anti Kenaikan LPG (KAPAK LPG) menggunakan mekanisme dan atau prosedur gugatan perwakilan kelompok (class action) yang sudah diakui dalam doktrin hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Penggugat bertindak tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi sekaligus mewakili masyarakat konsumen elpiji (LPG) lainnya di Jabotabek yang mengalami kerugian karena dinaikkannya harga elpiji oleh Pertamina selaku Tergugat I pada 2 November 2000. Sementara yang menjadi Tergugat II adalah Dewan Komisaris Pemerintah untuk Pertamina.

Gugatan terhadap Pertamina didasarkan pada fakta bahwa Pertamina telah menaikkan harga jual gas elpiji sebesar 40% sejak 3 November 2000 tanpa pemberitahuan lisan maupun tertulis, tanpa proses sosialisasi dan tanpa melibatkan para Penggugat berikut konsumen elpiji lainnya. Padahal Pertamina selaku Tergugat I telah menikmati peningkatan penjualan elpiji yang tajam saat ini dan menguasai 80% dari total penjualan elpiji dalam negeri.

Sebaliknya, para Penggugat sebagai konsumen selalu memenuhi kewajiban hukumnya untuk membayar harga penjualan gas elpiji. Tergugat I juga dinilai telah mempengaruhi dan atau membentuk image, lewat promosi atau iklan di media massa, tentang manfaat dan kegunaan elpiji yang lebih efisien dan efektif untuk digunakan dalam kegiatan sehari-hari.

Melanggar UUPK

Perbuatan Pertamina didalilkan telah melanggar ketentuan pasal 4 b,c,d jo. Pasal 7 a, b, dan d jo. Pasal 12 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Yang pada intinya menyatakan bahwa konsumen memiliki hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan.

Sebaliknya, pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas, jujur, serta beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Perbuatan Tergugat I untuk menaikkan harga dan perbuatan Tergugat II untuk menyetujui kenaikkan harga telah melanggar ketentuan UUPK di atas.

Selain itu, perbuatan Tergugat I dan II diduga juga telah melanggar ketentuan Undang-Undang No.5 tahun 1999 tentang Larangan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Undang-UndangAnti Monopoli).

Pasal 17 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan produksi dan pemasarn apabila barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya dan satu pelaku usaha mengusai lebih dari 50% pangsa pasar tertentu.

Berdasarkan fakta-fakta yang dikemukakan oleh para Penggugat, mereka meminta Pengadilan agar Para Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat ganti rugi sebesar selisih kenaikan harga elpiji per bulan yang bersifat akumulatif setiap bulan sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Sedangkan untuk ganti rugi immateriil Para penggugat meminta agar para Tergugat membayar ganti rugi sebesar 100 juta X 9 orang (jumlah penggugat) dan kepada masyarakat konsumen elpiji sebesar 100 juta per orang konsumen.

Sidang gugatan class action ini ditunda sampai 30 Januari 2001 karena Tergugat I belum memberikan kuasa. Herty Herawati dari Divisi Hukum Pertamina seusai sidang juga menjelaskan bahwa pihaknya sampai saat ini belum menerima kuasa dari Pertamina karena surat kuasa yang dimaksud belum ditandatangani.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info