Tidak hanya PKB, peraturan otonom lain yang menurut Bank Mandiri telah dilanggar Budi adalah Peraturan Disiplin Pegawai (PDP). Pasal 52 Ayat (1) huruf (g) PKB mengatur bahwa pegawai dapat diputuskan hubungan kerjanya jika melanggar PDP.
Bank Mandiri mengaku tidak langsung memecat Budi. Upaya perundingan bipartit sudah dilalui sebanyak dua kali tanpa kehadiran Budi. Berlanjut di tingkat mediasi, Sudinakertrans Jakarta Selatan mengeluarkan anjuran yang kemudian ditolak oleh Bank Mandiri. Perselisihan akhirnya bergulir ke PHI. Di dalam gugatannya, Bank Mandiri menuntut agar PHI menetapkan putusnya hubungan kerja antara penggugat dengan tergugat tanpa perlu membayarkan kompensasi PHK.
Tidak jelas
Di persidangan yang digelar pada Selasa (24/6), Budi melalui kuasa hukumnya dari Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) mengajukan berkas jawaban di muka persidangan.
Timbul Siregar, salah seorang kuasa hukum Budi, membantah dalil yang penggugat yang menyatakan Budi berperan aktif. Pasalnya, Bank Mandiri sendiri sama sekali tidak menyebutkan secara jelas sejauh mana peran aktif Budi dalam aksi unjuk rasa.
Budi sendiri mengaku tidak habis pikir bagaimana ia bisa dianggap memegang peran vital dalam aksi unjuk rasa itu. Saya ini cuma Ketua Bidang Kesejahteraan (SPBM). Bukan Ketua SPBM. Terus kenapa saya diseret-seret. Anehnya, beberapa pimpinan SPBM yang lain nggak diapa-apain tuh, celetuknya di luar persidangan, Selasa (24/6).
Mengenai pelanggaran PKB maupun PDP, Timbul malah menilai Bank Mandiri yang dianggap keliru dan salah menerapkan hukum. Pasalnya, tidak ada satu pun ketentuan di dalam PKB atau PDP yang melarang pegawai berunjuk rasa. Bahkan, lanjutnya, SPBM sudah benar-benar menghitung kepentingan Bank. Buktinya, aksi demontrasi itu digelar pada hari Sabtu, hari libur pegawai Bank Mandiri.
Timbul menyayangkan sikap penggugat yang seakan amat menkultuskan PDP sebagai peraturan yang lebih tinggi dari undang-undang. Ia lantas menantang penggugat menunjukan larangan dan ancaman sanksi di dalam undang-undang bagi serikat pekerja yang melakukan aksi unjuk rasa.