Diduga masih ada perusahaan yang tidak memahami pengelolaan PCBs, bahan beracun, sehingga mencemarkan lingkungan padahal bahan beracun dapat mengakibatkan penyakit degeneratif mematikan bagi manusia. Polychlorinated Biphenyls, disingkat jadi PCBs, merupakan bahan beracun yang digunakan di berbagai sektor industri di Indonesia. PCBs dimanfaatkan sebagai bahan insulator dalam trafo, kapasitor, cairan pendingin, bahan tambahan cat, dan kertas tanpa karbon. Juga dipakai dalam plastik.
PCBs dapat mengakibatkan beberapa penyakit degeneratif seperti, kanker, penurunan daya tahan tubuh, peningkatan risiko penyakit jantung, hipertensi, diabetes, gangguan sistem reproduksi, dan gangguan sistem syaraf. Kasus pencemaran pernah terungkap di Jepang, Taiwan dan Irlandia.
Menyadari tingginya risiko tersebut, berbagai negara termasuk Indonesia meratifikasi kesepakatan internasional Konvensi Stockholm pada 2001. Konvensi internasional yang mengikat secara hukum, telah ditandatangani oleh 92 negara untuk menghilangkan secara bertahap bahan kimia beracun berupa polutan organik terburuk yang ada di dunia.
Meski PCBs tidak diproduksi Indonesia, namun bahan ini secara luas telah diimpor dan digunakan sampai tahun 1985. Sejak 2001 pemerintah Indonesia secara resmi telah melarang penggunaan, impor dan ekspor PCBs melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun. Terbaru, terbit Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) No. P.29/Menlhk/Setjen/Plb.3/12/2020 tentang Pengelolaan Polychlorinated Biphenyls.
Senior Regulatory Compliance, Ecoverse Indonesia, Mohamad Mova Al Afghani menerangkan penggunaan PCBs akan dilarang secara bertahap mulai 2025 dan pelarangan total pada 2028. Keputusan pelarangan tersebut merupakan hasil Konvensi Stockholm yang diratifikasi berbagai negara termasuk Indonesia. Lewat pembatasan itu, masyarakat khususnya industri tidak dapat menggunakan PCBs dalam kegiatan usahanya. “Ada deadline (pelarangan) semua PCBs pada 2028. Meski dalam Permen KLHK No. 29 Tahun 2020 tidak disebut tapi menyatakan pengolahan PCBs sebisa mungkin rantai kimianya harus diputus,” jelas Mova dalam webinar ‘Membedah Peraturan Menteri tentang Pengelolaan PCBs: Tanggung Jawab Perusahaan dan Penegakan Hukum’, Kamis (11/2).
Mova menjelaskan perusahaan wajib mengelola limbah PCBs dengan benar agar tidak menyebabkan pencemaran lingkungan. Meskipun sudah menyimpan atau mengolah limbah PCBs sesuai prosedur, perusahaan tetap dapat dikenakan sanksi apabila terjadi pencemaran. Mova merujuk pada Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). ”Pasal 88 UU PPLH bersifat mutlak walau sudah se-comply apa pun tetap saja yang dilihat hasilnya akhirnya. Jika ada pencemaran maka perusahaan bertanggung jawab secara mutlak. Sehingga, yang harus dilakukan perusahaan bukan hanya standar minimal tapi best practice agar tidak tercemar lingkungan,” jelas Mova.
Dalam kesempatan yang sama, Ahli Utama Pengendali Dampak Lingkungan Kementerian LHK, Yun Insiani, mengatakan Indonesia sudah memiliki regulasi pembatasan PCBs sejak terbitnya PP No. 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun. Landasan hukum pengelolaan PCBs ini mengacu pada UU No. 19 Tahun 2009 tentang Pengesahan Convention on Persistent Organis Pollutants (Konvensi Stockholm tentang Bahan Pencemar Organik yang Persisten). Lalu ada UU PPLH, PP No. 74 Tahun 2001, PP 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dan Permen KLHK No. 29 Tahun 2020.
Mova menjelaskan berdasarkan hasil survei pada 2015-2016 dan 2019 masih ada sejumlah perusahaan yang memanfaatkan PCBs dalam kegiatan bisnisnya. Pada umumnya perusahaan dimaksud merupakan industri besar yang memiliki pembangkit listrik mandiri. Pelarangan PCBs akan dilakukan secara bertahap pada 2025 hingga 2028. Pemerintah akan mengidentifikasi industri pengguna PCBs mulai 2022. “Kalau lihat data memang paling banyak transformator, kapasitor paling banyak PLN. Selebihnya industri manufaktur, pertambangan, pulp and paper, tekstil dan industri yang butuh energi besar punya pembangkit sendiri,” jelas Yun.
National Technical Adviser United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), Rio Deswandi mengakui masih ada perusahaan di Pulau Jawa yang menggunakan PCBs dengan kontaminasi tinggi. Dia menjelaskan tingginya pencemaran ini karena penggunaan trafo tua oleh perusahaan. Bahkan, Rio memperkirakan ada 120 ribu unit terkontaminasi PCB’s tinggi. Selain itu, dia juga mengatakan penyebaran PCBs juga dapat melalui perawatan trafo yang keliru.
“Kami temukan bahwa semakin tua trafo maka semakin tinggi tercemar PCBs. Kalau punya trafo tua tahun 1983 maka tingkat pencemaran PCBs-nya tinggi sekali. Selain itu, kita merawat trafo itu seperti biasa saja, dikuras olinya dijual segala macam bahkan dibawa pulang untuk bunuh rumput,” jelas Rio.
Buruknya pengolahan PCBs tersebut sudah menyebabkan pencemaran lingkungan di Indonesia. “PCBs ini bahkan sudah masuk ke ASI. Lalu ada ikan banci di Surabaya karena disinyalir akibat PCBs,” tambah Rio.
Chief Content Officer Hukumonline, Amrie Hakim yang menyampaikan kepatuhan hukum merupakan tantangan sendiri bagi semua pelaku bisnis di setiap sektor. “Seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa dalam mendukung iklim investasi Pemerintah secara berkala
mengeluarkan regulasi, yang kemungkinan bisa mencabut atau mengubah peraturan yang lama. Hal ini menjadi sesuatu hal yang harus diantisipasi oleh praktisi hukum baik legal counsel di perusahaan, maupun lawyer dalam mendampingi klien untuk memonitor regulasi, tak hanya yang berkaitan dengan bisnis perusahaan, namun regulasi terbaru di luar bisnis perusahaan yang secara tidak langsung berimplikasi pada perusahaan atau bisnis klien,” jelas Amrie.
Dia menyampaikan Hukumonline sebagai penyedia produk dan jasa hukum tepercaya selama lebih dari dua dekade, di era disrupsi teknologi meluncurkan Regulatory Compliance
System (RCS), sebuah platform untuk memonitor secara real-time kepatuhan hukum bisnis bagi masyarakat.
RCS dilengkapi dengan beberapa fitur unggulan seperti intuitive dashboard untuk memantau kepatuhan bisnis Anda, Notification and Alert untuk memberi tahu perjanjian dan izin mana saja yang harus diperbarui, Obligation checklist untuk mengevaluasi kewajiban dan sanksi apa saja yang berkaitan dengan bisnis perusahaan. RCS didukung juga dengan advanced search, document management system yang mumpuni dan hadir dengan user interface yang mudah digunakan sehingga pengguna dapat berkolaborasi dengan berbagai macam pemangku kebijakan.
“Sebagai komunitas hukum terbesar di Indonesia kami mendukung peran sebagai masyarakat hukum sebagai garda terdepan kepatuhan hukum bisnis untuk terus comply kepada peraturan perundang-undangan, salah satunya melalui penyediaan platform RCS,” jelasnya.