PGN dan Pertamina Keluhkan Rumitnya Izin Pembangunan Terminal LNG
Berita

PGN dan Pertamina Keluhkan Rumitnya Izin Pembangunan Terminal LNG

Sedikitnya, ada 80 perizinan yang harus diselesaikan pihaknya untuk membangun terrminal LNG.

Yoz
Bacaan 2 Menit
PGN dan Pertamina Keluhkan Rumitnya Izin Pembangunan Terminal LNG
Hukumonline

Rumitnya perizinan yang harus diselesaikan untuk pembangunan terminal LNG terapung (floating storage and regasification/FSRT)  di Sumatera Utara dan Jawa Barat, membuat PT Perusahaan Gas Negara (PGN) dan PT Pertamina (Persero) mengeluh. Setidaknya, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar keinginan membangun LNG FSRT dapat tercapai.

 

Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR, Kamis (22/4), Direktur Utama PGN Hendi P Santoso mengatakan, ada 80 perizinan yang harus diselesaikan pihaknya untuk membangun terrminal LNG. Ia menyesalkan rumitnya proses perizinan, apalagi pembangunan terminal tersebut berskala kepentingan nasional.

 

Atas dasar itu, Hendi meminta agar perizinan itu bisa difasilitasi di bawah satu atap, mengingat prosesnya melibatkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Lingkungan Hidup, Biro Hukum Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan Kementerian BUMN.

 

"Proyek ini untuk kepentingan nasional, jadi supaya bisa tepat waktu maka proses perizinannya juga harus cepat," katanya.

Hendi menjelaskan, selain masalah perizinan, persyaratan lain yang harus dipenuhi yaitu terealisasikannya kontrak pasokan LNG dari para produsen LNG di sisi hulu. Ia mengaku, saat ini, PGN kesulitan dalam mencapai kesepakatan realisasi kontrak LNG dengan para produsen di tingkat hulu. Padahal, katanya, proyek ini diharapkan bisa selesai pada akhir 2013.

Sulitnya mencapai kesepakatan kontrak menyebabkan berdampak pada pasokan gas yang ada di PGN. Menurut Hendi, ketidakpastian suplai itu juga menyebabkan perseroan sulit memperoleh akses pendanaan dari perbankan dan pasar modal untuk membangun terminal LNG. “Karena adanya suplai merupakan syarat mutlak dari perbankan," ujar Hendi. Oleh sebab itu, pihaknya kini sedang berkomunikasi intensif dengan BP Migas agar kontrak pasok bisa segera selesai.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info