PHI Kabulkan Gugatan Eks CEO RS MMC, PT KAM Wajib Bayar Tantiem dan Pesangon
Terbaru

PHI Kabulkan Gugatan Eks CEO RS MMC, PT KAM Wajib Bayar Tantiem dan Pesangon

Tergugat akan mengajukan kasasi.

Aji Prasetyo
Bacaan 3 Menit
Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Foto: RES
Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Foto: RES

Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memenangkan sebagian gugatan yang dilayangkan oleh Dr. Kharisma Ersha Mufti, mantan Chief Executive Officer (CEO) Rumah Sakit Metropolitan Medical Center (RS MMC), terhadap PT Kosala Agung Metropolitan (PT KAM) selaku pemilik RS MMC.

Dalam putusannya, majelis hakim yang diketuai Herdiyanto Sutantyo menyatakan bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) antara Kharisma dan PT KAM sah terhitung sejak 27 Mei 2024. Putusan tersebut memerintahkan PT KAM untuk membayar sejumlah hak kepada Dr. Kharisma, yakni insentif tantiem sebesar Rp348.582.935,00 dan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak (dikurangi potongan obat) yang totalnya sejumlah Rp140.372.339,00.

"Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; menyatakan Penggugat karyawan tetap Tergugat I sejak 3 Januari 2008; menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I terhitung sejak tanggal 27 Mei 2024," ujar majelis hakim.

Baca Juga:

Dalam putusannya, majelis hakim berkesimpulan bahwa Kharisma berstatus karyawan tetap PT KAM sejak 3 Januari 2008, bukan pekerja dengan waktu tertentu (kontrak). Meskipun pengangkatan Kharisma sebagai CEO dilakukan melalui penunjukan direksi PT KAM dan bukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), jabatannya dianggap sebagai penugasan kerja.

Terkait tantiem, majelis menilai pemberian tantiem kepada pekerja yang ditugaskan menduduki jabatan Direktur RS MMC merupakan pendapatan non-upah berbentuk insentif. Keputusan ini didasarkan pada keterangan saksi, mantan direktur operasional RS MMC, yang juga menerima tantiem serupa saat di-PHK.

Majelis hakim menyatakan putusnya hubungan kerja didasarkan pada tindakan mangkir (ketidakhadiran) yang dilakukan Dr. Kharisma karena tidak hadir selama lebih dari tujuh hari kerja, terhitung mulai 14 Mei 2024 hingga 22 Mei 2024, tanpa dilengkapi bukti yang sah.

Namun, Majelis Hakim menolak alasan PHK karena mengundurkan diri yang diajukan Tergugat. Alasannya, tidak ada bukti tertulis pengajuan pengunduran diri 30 hari sebelum tanggal putus hubungan kerja.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info