Menurut Zo, tidak dipanggilnya Vincent dkk oleh pihak perusahaan untuk kembali bekerja dapat diartikan dengan pemutusan hubungan kerja (PHK). Untuk menyelesaikan perselisihan tersebut, Vincent dkk berupaya melakukan perundingan bipartit, tapi hasilnya tak memuaskan. Hal serupa juga terjadi ketika proses mediasi masuk ke tingkat tripartit di Disnakertrans Jakarta.
Zo menjelaskan, melihat kondisi perusahaan yang tidak memungkinkan karena banyak tersangkut dengan masalah ketenagakerjaan, Vincent dkk tidak berniat untuk bekerja kembali. Para pekerja hanya menginginkan agar pengusaha memenuhi hak-hak pekerja yang selama ini belum terpenuhi, baik itu upah, THR, kompensasi dan lainnya.
Namun, Zo merasa pengusaha enggan untuk memenuhi hak para pekerja, pasalnya sejak proses mediasi berlangsung perusahaan terkesan tidak mau menyambut baik tuntutan pekerja. Untuk mendapatkan hak-haknya, Vincent dkk melakukan gugatan perselisihan PHK ke PHI Jakarta.
Zo menilai pengusaha melakukan PHK secara sepihak, oleh karenanya Vincent dkk dirasa memiliki hak sebagaimana diatur dalam Pasal 164 UU Ketenagakerjaan. Dalam gugatannya, Vincent dkk menuntut agar PT S&D Food Indonesia dihukum membayar kompensasi PHK dan hak lainnya dengan jumlah total lebih dari Rp500 Juta.
Kuasa hukum perusahaan, Purwanto Kitung, enggan berkomentar banyak ketika ditanya soal kasus yang menjerat PT S&D Food Indonesia di PHI Jakarta. “Masih proses,” tuturnya.
Namun dalam berkas jawaban perusahaan, Vincent dkk sebenarnya sudah dipanggil kembali. Namun, perusahaan menyatakan Vincent dkk tak mengindahkan pemanggilan itu. Oleh karenanya, Vincent dkk dianggap mangkir kerja sehingga dikualifikasikan mengundurkan diri. Pihak manajemen menyebut hal tersebut sesuai dengan pasal 19 Peraturan Perusahaan dan pasal 168 ayat (1) UU Ketenagakerjaan.
Sebelum dianggap mangkir, pihak pengusaha menyebut telah memberikan teguran kepada Vincent dkk karena dinilai telah melakukan kesalahan dalam membuat laporan keuangan perusahaan. Pihak pengusaha mengklaim dirugikan dengan adanya kesalahan itu. Sedangkan keputusan untuk tidak membolehkan Vincent masuk ke area perusahaan sebagai bentuk sanksi atas kesalahan dalam pembuatan laporan keuangan perusahaan itu.
