Sedangkan, pada area Electoral Process dan Law Enforcement muncul persoalan seperti: waktu dan tahapan yang relatif singkat; biaya cukup tinggi dari penyelenggara, partai politik, dan pasangan calon; pengusungan bakal calon oleh parpol kurang demokratis, sehingga terkesan elitis; fenomena oligarki parpol untuk menghambat bakal calon dari parpol lain; persoalan hukum pada proses dan hasil yang memakan waktu dan biaya; konflik horizontal di antara peserta dan pendukung; netralitas Kepala Desa, ASN, Polri dan TNI; penegakan hukum, baik persoalan administrasi, tindak pidana, pelanggaran etik penyelenggara, maupun perselisihan hasil; serta sejumlah kasus korupsi yang melibat kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.
Perbaikan ke Depan
Perbaikan penyelenggaraan Pilkada perlu mempertimbangkan politik hukum terkait relasi pemerintahan pusat dan daerah menurut UUD NRI 1945, yang dibangun dalam fondasi negara kesatuan dan sistem pemerintahan presidensil. Implikasinya, sumber wewenang pemerintahan daerah tidak bersifat atributif (asli), tetapi bersifat delegatif (pelimpahan) dari Pemerintah Pusat. Kekuasaan Pemerintahan Pusat dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 diderivasi dalam wujud (penyelenggaraan) urusan pemerintahan baik melalui Kementerian/Lembaga non Kementerian maupun Pemerintahan Daerah.
Sesuai politik hukum dan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, serta pendangan Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya, evaluasi penyelenggaraan Pilkada merupakan keniscayaan menuju perbaikan yang kompatibel dan koheren dengan politik hukum dalam konstitusi tanpa menafikan karena adanya alasan teknis penyelenggaraan, biaya, konflik horizontal, dan penegakan hukum.
Ada dua opsi perbaikan Pilkada. Pertama, jika ingin koheren dan kompatibel dengan politik hukum berupa negara kesatuan dan sistem presidensil, pengisian jabatan kepala daerah dilakukan dengan penunjukan oleh Presiden, dengan pertimbangan Presiden telah memperoleh mandat langsung dari rakyat saat pemilu. Opsi ini dengan pengecualian bagi daerah yang memiliki keistimewaan atau kekhususan dalam pengisian jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Namun, disadari opsi ini akan mendapat resistensi baik secara normatif maupun dari pimpinan partai politik, akademisi, pengamat, dan masyarakat pada umumnya. Bila opsi ini terlampau ideal, penunjukan diterapkan terlebih dahulu bagi jabatan gubernur dan wakil gubernur, karena mengemban kapasitas sebagai wakil pemerintah pusat dan kepala daerah otonom.
Kedua, dengan asumsi norma Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 telah konstitutif yaitu menganut rezim “pemilihan”, maupun mempertimbangkan pandangan Mahkamah Konstitusi serta memperhatikan Pasal 18B UUD 1945 terkait pengakuan dan penghormatan terhadap kekhususan dan keistimewaan daerah, maka pilihan pengisian jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah tergantung politik hukum pembentuk undang-undang yakni dapat berupa pemilihan langsung dan tidak langsung atau secara tidak seragam (asimetris). Boleh jadi, politik hukum pembentuk undang-undang mengarah pada Pilkada secara asimetris yaitu ada daerah yang menganut pemilihan secara langsung oleh rakyat; pemilihan oleh DPRD; dan berdasarkan keturunan.
Untuk pemilihan oleh DPRD harus mempertimbangkan beberapa hal. Pertama, perbaikan sistem kepartaian melalui penguatan fungsi partai politik secara menyeluruh. Kedua, partai politik wajib melakukan rekrutmen secara demokratis melalui forum tertentu seperti konvensi atau nama lainnya. Ketiga, bakal calon yang diusung partai politik merupakan anggota (kader) dalam waktu yang relatif lama dan pernah menduduki jabatan secara berjenjang. Keempat, setiap bakal calon hanya diusung oleh paling banyak tiga parpol dalam rangka menghindari oligarki partai politik. Kelima, penyelenggara Pilkada oleh KPU dan Bawaslu untuk menjamin independensi dan obyektivitas.
*) Prof Umbu Rauta, Guru Besar Hukum Tata Negara, Direktur Pusat Studi Hukum & Teori Konstitusi Universitas Kristen Satya Wacana
Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline
















