Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2018 yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Hotel Bidakara Jakarta dihadiri sejumlah tokoh termasuk Presiden Joko Widodo, pimpinan lembaga tinggi negara, beberapa menteri hingga para pimpinan partai politik. Sebenarnya Hari Antikorupsi Sedunia jatuh pada 9 Desember mendatang. Namun KPK memilih memperingatinya selama dua hari yaitu sejak hari ini dan besok (4-5 Desember 2018).
“Mestinya Hakordia jatuh pada 9 Desember, namun berhubung tanggal 9 libur, kami majukan,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo dalam sambutannya di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (4/12/2018).
Dalam peringatan Hakordia ini, KPK membawa sejumlah isu, salah satunya pencegahan korupsi di sektor politik. Agus mengakui ada yang berbeda dalam peringatan Hakordia tahun ini yaitu berkaitan dengan diundangnya sejumlah pimpinan Partai Politik. Tujuannya agar mereka mau berkomitmen bersama untuk mencegah korupsi di sektor politik mengingat Indonesia bakal menggelar Pemilu.
Dalam kegiatan ini, KPK menawarkan konsep Sistem Integritas Partai Politik (SIPP). Sistem ini nantinya akan membuat kebijakan yang dibangun oleh parpol disepakati secara kolektif sebagai standar integritas yang harus dipatuhi oleh seluruh kader partai.
Setidaknya, ada 4 manfaat dari SIPP agar dapat menghasilkan calon pemimpin yang berintegritas, meminimalkan resiko korupsi politik, penyalahgunaan kekuasaan, instrumen kepatuhan dari SIPP, dan menghasilkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
Sikap pimpinan parpol
Ketua Umum Partai Hanura Osman Sapta Odang (OSO) mengatakan kehadiran KPK sebenarnya bukan untuk ditakuti, tetapi untuk mengurangi keinginan melakukan korupsi. Menurut OSO, korupsi hanya bisa dilawan dengan hati nurani. “Bagaimana mau berhenti? Saya bilang hati nurani semua sudah curiga, apa yang diputuskan saya setuju. Apa yang diatur KPK saya setuju,” kata dia.
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sendiri mengakui kasus korupsi saat ini memang sudah merajalela. Karena itu, banyak hal yang perlu diperbaiki. Ia mengaku pernah melakukan riset mengenai pembiayaan politik di negara Amerika Latin yang ditanggung negara, sehingga partai bisa melakukan tindakan tegas.