Lama tak terdengar kabarnya, kasasi atas permohonan peninjauan kewajiban pembayaran utang (PKPU) terhadap PT Mobile-8 Telecom ternyata telah kandas. Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi yang diajukan Java Investment Advisory Group Incorporated dan Precise Circle Limited. Putusan penolakan itu telah dijatuhkan pada pertengahan September 2009 lalu.
Kuasa hukum Java Investment dan Precise Circle, Tommi S. Siregar menyatakan kliennya belum memutuskan langkah hukum selanjutnya. “Memang selanjutnya kita bisa mengajukan peninjauan kembali, namun ini belum diputuskan,” ujar Tommi saat dihubungi melalui telepon, Jumat (19/2), kemarin.
Penolakan itu menjadi kekalahan kedua dua perusahaan asal British Island itu. Sebelumnya, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat juga menolak pemohonan PKPU No. 01/PKPU/2009/PN.NIAGA.JKT PST itu. Majelis kasasi yang dikomandoi Mohammad Saleh itu menyatakan putusan itu sudah tepat.
Sesuai pertimbangan majelis hakim yang diketuai Reno Listowo sebelumnya, permohonan PKPU pemohon tidak bisa dibuktikan dengan sederhana. Sebab, belum jelas apakah termohon benar debitur dari termohon. Status utang dan jumlahnya pun belum clear.
Begitupula dengan subtansi perjanjian indenture 15 Agustus 2007 yang menjadi dasar pertimbangan Pengadilan Niaga. Majelis hakim tak perlu melakukan penilaian isi kontrak tersebut karena bertentangan dengan azas pembuktian sederhana yang dianut UU Kepailitan.
Mengacu pada kontrak itu, majelis hakim Pengadilan Niaga berpendapat permohonan PKPU seharusnya mewakili 25 persen pemegang obligasi. Dengan catatan sebelum diajukan, pemegang obligasi harus memberitahukan keadaan cidera janji kepada penerbit obligasi. DB Trustee selaku wali amanat harus diberikan jaminan biaya dan resiko atas tindakan hukum yang diambil. Tindakan hukum yang dipilih pun harus dilakukan DB Trustee dalam waktu 60 hari.
















