Lama tak terdengar kabarnya, kasasi atas permohonan peninjauan kewajiban pembayaran utang (PKPU) terhadap PT Mobile-8 Telecom ternyata telah kandas. Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi yang diajukan Java Investment Advisory Group Incorporated dan Precise Circle Limited. Putusan penolakan itu telah dijatuhkan pada pertengahan September 2009 lalu.
Kuasa hukum Java Investment dan Precise Circle, Tommi S. Siregar menyatakan kliennya belum memutuskan langkah hukum selanjutnya. “Memang selanjutnya kita bisa mengajukan peninjauan kembali, namun ini belum diputuskan,” ujar Tommi saat dihubungi melalui telepon, Jumat (19/2), kemarin.
Penolakan itu menjadi kekalahan kedua dua perusahaan asal British Island itu. Sebelumnya, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat juga menolak pemohonan PKPU No. 01/PKPU/2009/PN.NIAGA.JKT PST itu. Majelis kasasi yang dikomandoi Mohammad Saleh itu menyatakan putusan itu sudah tepat.
Sesuai pertimbangan majelis hakim yang diketuai Reno Listowo sebelumnya, permohonan PKPU pemohon tidak bisa dibuktikan dengan sederhana. Sebab, belum jelas apakah termohon benar debitur dari termohon. Status utang dan jumlahnya pun belum clear.
Begitupula dengan subtansi perjanjian indenture 15 Agustus 2007 yang menjadi dasar pertimbangan Pengadilan Niaga. Majelis hakim tak perlu melakukan penilaian isi kontrak tersebut karena bertentangan dengan azas pembuktian sederhana yang dianut UU Kepailitan.
Mengacu pada kontrak itu, majelis hakim Pengadilan Niaga berpendapat permohonan PKPU seharusnya mewakili 25 persen pemegang obligasi. Dengan catatan sebelum diajukan, pemegang obligasi harus memberitahukan keadaan cidera janji kepada penerbit obligasi. DB Trustee selaku wali amanat harus diberikan jaminan biaya dan resiko atas tindakan hukum yang diambil. Tindakan hukum yang dipilih pun harus dilakukan DB Trustee dalam waktu 60 hari.
Nah, tahapan yang dipersyaratkan itu belum dipenuhi pemohon PKPU. Karena itulah permohonan dinilai tidak bersifat sederhana karena masih banyak yang dipersengketakan. Persengketaan itu terkait kapasitas pemohon, status utang, status penjamin atas obligasi. Dengan demikian permohonan PKPU harus ditolak karena bertentangan dengan Pasal 223 ayat (3) UU Kepailitan.
Permohonan PKPU ini sebenarnya untuk menagih utang obligasi dari anak perusahaan Mobile-8, Mobile-8 Telecom Finance Company B.V. Obligasi itu dterbitkan melalui prospektus guaranteed senior notes. Java Investment dan Precise Circle memiliki obligasi itu senilai masing-masing AS$100 juta dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,25 persen per tahun.
Pada 1 Mei 2009, seharusnya Mobile-8 membayar bunga obligasi pada Java Investment dan Precise Circle. Dalam Laporan Keuangan Mobile-8 Tahun Buku 2008, diakui bahwa perusahaan menanggung beban obligasi AS$100 juta yang jatuh tempo pada 2013 dan obligasi rupiah Rp675 miliar yang jatuh tempo 2012. Namun, hingga pemohonan PKPU didaftarkan, Mobile-8 tak jua membayar bunga obligasi periode 1 September 2008-Maret 2009 pada pemohon.
Alasan Kasasi
Dalam permohonan kasasi diungkapkan seharusnya perdebatan soal status itu diverifikasi ketika rapat PKPU Sementara digelar. Yang penting, permohonan PKPU memenuhi syarat formal. Jika demikian, majelis hakim wajib mengabulkan permohonan PKPU dalam waktu 20 hari sebagaimana ditentukan Pasal 225 ayat (3) UU Kepailitan.
Hal itu sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan perkara PKPU Investeringsmaatschappij Vor Vlaanderen NV melawan PT Ever Shine Corporation. Putusan No. 03/PKPU/2005/PN.NIAGA.JKT.PST itu kemudian dikuatkan MA dalam putusan No. 031K/N/2006 pada 27 Januari 2006.
Soal perjanjian, seharusnya majelis hakim tak bisa menjadikan kontrak itu sebagai acuan pertimbangan hukum. Pasalnya, bukti yang diajukan termohon itu hanya berupa fotocopi, sedang bukti perjanjian asli Identure sendiri tak diperlihatkan ke persidangan. Dengan begitu, perjanjian bukan bukti yang sah dan harus dikesampingkan.
Sayangnya, MA menilai dalil kasasi yang diajukan pemohon merupakan penilaian hasil pembuktian. Hal itu tak dapat dipertimbangkan di tingkat kasasi. MA hanya berwenang memeriksa dan mengadili soal kesalahan penerapan hukum. Walhasil, permohonan kasasi pun ditolak. Putusan judex factie dinilai tidak bertentangan dengan hukum.
















