Sebelumnya, pada Februari 2007 lalu, Depkeu berhasil menemukan 3.195 rekening yang tidak jelas senilai Rp17,6 triliun. Sementara temuan lebih sedikit diperoleh BPK yakni 1.303 rekening yang nilainya mencapai Rp8,5 trilun. Ironisnya, rekening liar itu justru paling banyak ditemukan di Depkeu dan di deerah-daerah.
Sekretariat Nasional Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) Arif Nur Alam menguraikan, jika diteliti angka dana yang terparkir di rekening liar cukup fantastis. Jumlahnya mencapai 2,6 persen dari total pendapataan dan hibah dalam RAPBN-P tahun 2006, yakni sebesar Rp 651,9 trilun atau 44,6 persen dari dana yang dialokasikan untuk Departemen Pendidikan Nasional.
Sia-sia tanpa Ada Langkah Kongkrit
Sementara itu, pengamat ekonomi Iman Sugema mengatakan PMK akan sia-sia tanpa adanya langkah kongkrit dari pemerintah untuk menanggulangi masalah ini. PMK itu kan cuma aturan. Mungkin dari dulu juga sudah ada aturannya. Yang diperlukan sekarang tentunya selain PMK adalah langkah-langkah ril penertibannya, ujar Director Institute for Development of Economics & Finance (INDEF) ini kepada Hukumonline, Kamis (7/6).
Iman menyarankan, hendaknya dalam PMK itu juga diatur mengenai sanksi pidana bagi pejabat yang tidak melaporkan rekeningnya. Sebab, bisa saja mereka dianggap korupsi kalau tidak melaporkan, cetusnya.
Pejabat yang bersangkutan, sambung dia, harus bisa mempertanggungjawabkan itu secara APBN. Pasalnya, dana yang ada di rekening itu merupakan kas negara yang merupakan bagian dari keuangan negara.
Adanya temuan rekening liar di departemen dan lembaga pemerintah memang perlu mendapatkan perhatian serius. Hal ini karena rekening liar disebut liar karena bertentangan dengan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Selain itu, skala anggaran yang tertampung di dalam rekening liar ini ternyata tidak main-main.
Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam siaran pers yang ditandatangai Wakil Koordinator Badan Pekerja Ridaya La Ode Ngkowe mengatakan, penertiban rekening liar di departemen harus menjadi prioritas pemerintah. Sebab, telah banyak kasus yang terungkap tentang indikasi kuat korupsi yang berkaitan dengan dana-dana liar di departemen dan lembaga Negara.
