Dia mencontohkan kasus yang terjadi di Departemen Agama (Depag), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bulog, Departemen Kehutanan (Dephut) dan yang terakhir, terjadi di Departemen Kelautan dan Perikanan. Dari kasus-kasus yang ada juga menunjukan bahwa dana liar di departemen dan lembaga pemerintahan digunakan untuk kepentingan yang sarat penyalahgunaan wewenang, termasuk penggunaan dana-dana segar ini untuk kepentingan pemenangan pemilu dan membiayai kegiatan politik.
Untuk itu, ICW meminta Menkeu segera menghapus seluruh rekening liar departemen dan lembaga pemerintahan. Selain itu, ICW juga menyarankan pemerintah dan DPR meminta BPK untuk mengaudit rekening-rekening liar dan meneruskannnya ke proses hukum jika terdapat indikasi kuat terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan rekening-rekening tersebut.
