Sebelumnya kepada hukumonline, advisor konsorsium kreditur DJI Hafzan Taher mengatakan bahwa kasus DJI ini akan berefek besar dan merepotkan pemerintah Indonesia. Karena para kreditur, melalui duta besarnya di Jakarta, pasti menanyakan masalah ini kepada pemerintah Indonesia yang saat ini sedang bergulat keluar dari krisis ekonomi. "Jelas, persoalan ini akan memperparah keadaan," cetus Hafzan.
Berdasarkan catatan hukumonline, persidangan DJI versus para krediturnya memakan waktu sekitar dua tahun dan perkara ini menjadi salah satu sorotan untuk menilai kepastian hukum dalam berinvestasi di Indonesia. Putusan PN Jaksel akhirnya mengabulkan hampir seluruh petitum yang diajukan oleh DJI.
Hotman Paris Hutapea, kuasa hukum DJI, sampai berita ini diturunkan belum berhasil dimintai konfirmasinya mengenai putusan perkara ini. Hukumonline tidak berhasil mendapat jawaban ketika menghubungi Hotman Paris lewat telepon genggam dan melalui sms.
Perjanjian semu
Pembatalan Transferable Loan Facility Agreement diputuskan majelis hakim karena perjanjian yang dilakukan antara para tergugat (kreditur) dengan penggugat adalah perjanjian semu. Artinya, perjanjian itu tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat. Jadi perjanjian itu harus batal demi hukum, jelas Ida Bagus Putu Madeg, salah satu anggota majelis hakim.
Dasar hukum majelis mengambil putusan adalah Keputusan Presiden (Keppres) No. 39 Tahun 1991 dan Keputusan Tim Koordinasi Pengelolaan Pinjaman Komersial Luar Negeri (PPKLN). Keppres No. 39 Tahun 1991 dan PPKLN melarang BUMN mendapatkan pinjaman komersil luar negeri lebih dari AS$20 juta. Tapi kenyataannya, pinjaman yang diberikan para tergugat kepada DJI berjumlah ratusan juta dolar.
Sedangkan terhadap eksepsi para tergugat yang menilai bahwa PN Jaksel tidak berhak mengadili gugatan DJI, ditolak majelis. Menurut Madeg, gugatan DJI itu menyangkut perbuatan melawan hukum (PMH), maka pengadilan berwenang memeriksa dan memutus perkara ini.
Majelis hakim juga mengemukakan bahwa tindakan para tergugat menguasai rekening DJI tidak dapat dibenarkan. Pasalnya, rekening DJI hanya merupakan jaminan, sehingga tindakan para kreditur menguasai dan mengubah pengalihan hutang secara hukum tidak memiliki kejelasan. Karena pengalihan hutang itu tidak jelas, jaminan yang diberikan penggugat menjadi batal demi hukum.