Ketua DPD AA La Nyalla Mahmud Mattalitti merespon positif “gugatan” UU IKN ke MK. Dia beralasan upaya hukum tersebut konstitusional. La Nyalla menerangkan peran DPD melalui Komite I dalam pembahasan UU IKN bersama DPR dan pemerintah tidak terlibat secara intensif. Meskipun pihaknya telah memberi sejumlah catatan kritis, namun tidak diakomodir.
Wakil Ketua DPD Sultan B Najamudin menambahkan kecenderungan proses legislasi nasional semakin mengabaikan peran serta publik. Menurutnya, publik tak lagi disuguhi dengan narasi perdebatan dan argumentasi rasional yang memuaskan di ruangan parlemen. Alhasil, kebijakan yang dihasilkan seringkali menimbulkan celah atau kecacatan formil dan materil yang rentan digugat.
“Ini tentu menjadi auto kritik bagi DPD RI sebagai bagian dari lembaga legislatif, bahwa demokrasi harus diidentikan dengan kualitas, bukan perbandingan kuantitas. Mari kita buka ruang perdebatan yang intelektual pada setiap rumusan kebijakan, sebelum ditetapkan menjadi produk hukum,” kata dia.
Marwan menimpali. Menurutnya DPD sebagai lembaga negara yang memiliki peran dalam pembahasan RUU bersama DPR dan pemerintah tidak dilibatkan secara intensif. Masyarakat yang memiliki hak partisipasi memberi masukan pun jauh lebih miris. Karenanya, pihaknya mendorong MK membatalkan UU IKN.
“Yang punya wewenang membahas UU saja tidak diajak bicara intens, apalagi publik. Jadi ini sudah tidak benar,” katanya.
Untuk itu, PNKN berharap dukungan dan masukan untuk melengkapi uji formil UU IKN ke MK. Dia berharap DPD bersuara lantang untuk menguatkan dukungan terhadap proses uji formil atau materil UU IKN ke MK. “Ke depan DPD juga harus punya peran yang kuat. Jangan hanya parpol yang bermain, yang menentukan apapun di negara ini,” harapnya.
Sebelumnya, sejumlah warga negara yang tergabung dalam Poros Nasional Kedaulatan Negara (PNKN) mengajukan uji formil UU Ibu Kota Negara (UU IKN) ke Mahkamah Konstitusi pada Rabu, (2/2/2022) lalu. Undang-Undang Ibu Kota Negara yang disahkan dalam rapat paripurna pada Selasa (18/1/2022) ini dinilai cacat formil karena tidak memenuhi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan.
Ada puluhan pemohon yang tercatat dalam permohonan diantaranya Abdullah Hehamahua; Marwan Batubara; H. Muhyiddin Junaidi; Letjen TNI Mar (Purn) Suharto; Letjen TNI (Purn) Yayat Sudrajat; Mayjen TNI (Purn) Soenarko; Taufik Bahaudin (Alumni UI); Syamsul Balda; Habib Muhsin Al Attas; Agus Muhammad Maksum (Jatim); H.M. Mursalim R; Irwansyah (Alumni UI); Agung Mozin; Afandi Ismail (HMI MPO); Gigih Guntoro (Indonesia Club); Rizal Fadillah (Jabar); Narliswandi Piliang; Neno Warisman; H Memet Hakim (Jabar); Memet A Hakim (Jabar); Syafril Sofyan (Jabar); H. Memet Hamdan (Jabar); Prof Daniel M. Rosyid (Jatim); Masri Sitanggang (Sumut); Khairul Munadi (Sumut).