Poin Penting Transformasi di Tiga Aturan Hukum Pidana
Utama

Poin Penting Transformasi di Tiga Aturan Hukum Pidana

Masih ada sejumlah hal yang harus dibenahi, mulai dari aturan turunan hingga kesan adanya inkonsistensi.

Aji Prasetyo
Bacaan 3 Menit
Narasumber dalam acara
Narasumber dalam acara "Sarasehan Menyambut KUHP dan KUHAP Nasional" yang diadakan Unika Atma Jaya, Jum'at (30/1/2026), di Jakarta. Foto: ABE

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung RI, Asep Nana Mulyana, menyatakan 2026 merupakan tonggak transformasi hukum nasional, khususnya yang berkaitan dengan hukum pidana. Hal ini ditandai dengan berlakunya tiga aturan hukum secara bersamaan pada 2 Januari 2026, yaitu UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional dan UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP baru, serta UU No.1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

"Ada perubahan paradigma yang mendalam, dari retributif atau pemenjaraan. Rasanya di KUHP lama kita diajarkan kalau jaksa belum memasukkan orang ke rutan itu belum hebat; itulah yang bertahun-tahun kita rasakan. KUHP sekarang mengubah penanganan perkara, di mana instrumen penjara bukan lagi yang utama," ujar Asep dalam acara "Sarasehan Menyambut KUHP dan KUHAP Nasional" yang diadakan Unika Atma Jaya, Jum'at (30/1/2026), di Jakarta.

Asep menyebut ketiga aturan tersebut memiliki kelebihan masing-masing dibanding regulasi sebelumnya. Dalam KUHP Nasional, misalnya, terlihat jelas bahwa pemidanaan bukan lagi tujuan utama karena adanya pidana alternatif seperti pengawasan, kerja sosial, dan denda dengan syarat tertentu.

Baca Juga:

"Di KUHAP, saya melihat banyak pergeseran penting. Saya di Tim 12 (penyusun KUHAP) bersama Kabareskrim, Kapolri, perwakilan Mahkamah Agung, dan lainnya, sepakat menggeser dari crime control model menjadi hukum acara yang berorientasi pada due process of law," terangnya.

Dalam KUHAP baru, hubungan antara penyidik kepolisian dan kejaksaan diibaratkan seperti suami-istri. Jika pada KUHAP lama penyidik memulai penyidikan sendiri, baru kemudian mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada jaksa selaku peneliti, yang sering memicu bolak-balik berkas perkara, kini kolaborasi dilakukan sejak awal.

"Sekarang, begitu penyidik akan memulai penyidikan, mereka sudah banyak bertemu. Hubungan ini dimulai sejak awal terkait alat bukti, pengamanan TKP, penentuan pasal, hingga siapa yang bertanggung jawab. Insyaallah tidak ada lagi bolak-balik berkas perkara," tuturnya.

Halaman Selanjutnya:
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info