Polemik usulan calon hakim MK dari unsur DPR atas nama Adies Kadir menjadi kontroversial bagi publik. Karenanya diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem rekrutmen hakim konstitusi.
Menanggapi polemik tersebut, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Prof Jimly Asshiddiqie menegaskan dirinya tidak mencampuri dinamika politik yang menjadi kewenangan lembaga legislatif. Namun Prof Jimly mengakui munculnya kebingungan publik karena terdapat lebih dari satu nama yang dinyatakan terpilih.
“Orang bertanya-tanya, kok ada dua yang dipilih. Padahal yang satu sudah diangkat, sudah syukuran, tinggal pelantikan. Saya tidak tahu dinamika politiknya bagaimana. Tapi dalam kasus ini, kita perlu evaluasi sistem rekrutmen hakim konstitusi itu baiknya bagaimana,” ujarnya saat ditemui Hukumonline, Senin (2/2/2026).
Baca juga:
- Pemilihan Adies Kadir jadi Hakim MK Dinilai Borok dan Melanggar Konstitusi
- Sudah Disetujui, Tapi Diganti: Drama DPR Coret Inosentius, Pilih Adies Kadir Melenggang ke MK
- DPR Usung Adies Kadir Calon Hakim Konstitusi, Akademisi Ingatkan Bahaya Erosi Independensi MK
Menurutnya persoalan tersebut menegaskan pentingnya pembenahan sistem pengusulan dan pemilihan hakim MK. Ia mengingatkan mekanisme pengangkatan hakim konstitusi telah diatur dalam Pasal 18 UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta perubahannya. Yakni masing-masing tiga hakim diajukan Mahkamah Agung (MA), Presiden dan DPR. Namun pengaturan teknis di masing-masing lembaga belum sepenuhnya seragam.
Ia mencontohkan, hingga saat ini Mahkamah Agung belum memiliki Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) khusus terkait tata cara pemilihan hakim MK. Demikian pula Presiden yang belum menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait mekanisme tersebut. Sementara DPR, baru mengatur melalui Peraturan Tata Tertib, yang sifatnya masih umum dan berpotensi menimbulkan persoalan dalam praktik.
Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia itu menegaskan Presiden memiliki kewenangan konstitusional untuk menerbitkan peraturan pemerintah (PP) sebagai aturan teknis dalam menjalankan UU. Nah, PP tersebut dapat menjadi payung hukum terpadu bagi mekanisme pengusulan dan pemilihan hakim MK oleh ketiga lembaga negara.
















