Polemik Hakim MK, Prof Jimly Dorong Evaluasi Sistem Rekrutmen
Terbaru

Polemik Hakim MK, Prof Jimly Dorong Evaluasi Sistem Rekrutmen

Frasa dipilih oleh dalam konstitusi harus dipahami secara tepat. Ketentuan tersebut tidak berarti hakim MK merupakan perwakilan dari lembaga yang memilihnya.

Hukumonline News
Hukumonline News
Willa Wahyuni
Bacaan 3 Menit
 Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Prof Jimly Asshiddiqie. Fotografer/HFW
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Prof Jimly Asshiddiqie. Fotografer/HFW

Polemik usulan calon hakim MK dari unsur DPR atas nama Adies Kadir menjadi kontroversial bagi publik. Karenanya diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem rekrutmen hakim konstitusi.

Menanggapi polemik tersebut, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Prof Jimly Asshiddiqie menegaskan dirinya tidak mencampuri dinamika politik yang menjadi kewenangan lembaga legislatif. Namun Prof Jimly mengakui munculnya kebingungan publik karena terdapat lebih dari satu nama yang dinyatakan terpilih.

“Orang bertanya-tanya, kok ada dua yang dipilih. Padahal yang satu sudah diangkat, sudah syukuran, tinggal pelantikan. Saya tidak tahu dinamika politiknya bagaimana. Tapi dalam kasus ini, kita perlu evaluasi sistem rekrutmen hakim konstitusi itu baiknya bagaimana,” ujarnya saat ditemui Hukumonline, Senin (2/2/2026).

Baca juga:

Menurutnya persoalan tersebut menegaskan pentingnya pembenahan sistem pengusulan dan pemilihan hakim MK. Ia mengingatkan mekanisme pengangkatan hakim konstitusi telah diatur dalam Pasal 18  UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta perubahannya. Yakni masing-masing tiga hakim diajukan Mahkamah Agung (MA), Presiden dan DPR. Namun pengaturan teknis di masing-masing lembaga belum sepenuhnya seragam.

Ia mencontohkan, hingga saat ini Mahkamah Agung belum memiliki Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) khusus terkait tata cara pemilihan hakim MK. Demikian pula Presiden yang belum menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait mekanisme tersebut. Sementara DPR, baru mengatur melalui Peraturan Tata Tertib, yang sifatnya masih umum dan berpotensi menimbulkan persoalan dalam praktik.

Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia itu menegaskan Presiden memiliki kewenangan konstitusional untuk menerbitkan peraturan pemerintah (PP) sebagai aturan teknis dalam menjalankan UU. Nah, PP tersebut dapat menjadi payung hukum terpadu bagi mekanisme pengusulan dan pemilihan hakim MK oleh ketiga lembaga negara.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info