Namun dalam rapat Panja pada 3 Oktober 2020, pemerintah mengajukan perubahan yakni 25 kali gaji dengan rincian 19 kali gaji (pesangon + penghargaan masa kerja) ditanggung pengusaha dan 6 kali gaji ditanggung program JKP. Alasan pemerintah, kata Taufik Basari, agar dapat memberi kepastian mengenai realisasi pemberian pesangon. “Karena selama ini menurut data pemerintah hanya 7% (perusahaan, red) yang mampu merealisasikan pesangon sebagaimana skema (Pasal 156, red) UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan,” ujarnya dalam pandangan fraksi beberapa waktu lalu dalam rapat paripurna.
Meski begitu, Fraksi Nasdem konsisten atas sikapnya agar klaster ketenagakerjaan diubahnya melalui revisi UU 13/2003 dan dibahas terpisah dan tersendiri, tidak dimasukan dalam RUU Cipta Kerja. Namun pemerintah tetap keukeuh memasukan UU 13/2003 dalam RUU Cipta Kerja. Meski menghormati keputusan pemerintah, tapi Nasdem memberi catatan khusus tentang pesangon.
Pertama, UU 13/2003 dahulu disusun melalui tripatrit, termasuk pesangon. Karena itu, pasca disahkannya usulan pemerintah RUU Cipta Kerja itu menjadi norma UU, pemerintah diminta membangun komunikasi dan dialog dengan kalangan buruh dengan mengedepankan musyawarah sesuai semangat Sila Keempat Pancasila.
Kedua, pemerintah dalam hal persoalan perburuhan harus mampu menjalankan tugas dan kewajibannya menjaga keseimbangan antara kepentingan buruh dan pengusaha, sehingga tercipta keseimbangan. Ketiga, menjaga nilai-nilai konstitusi dengan menjamin kepastian hukum yang adil terpenuhi. Keempat, menjamin perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM). “Perubahan kebijakan ini jangan sampai melanggar HAM dan nilai-nilai kemanusiaan,” ujarnya.
Pria yang juga menjadi anggota Panja RUU Cipta kerja itu meminta pemerintah menjamin agar kebijakan ini tidak lantas mendorong adanya PHK oleh perusahaan. Jika ini terjadi justru akan bertentangan dengan tujuan dari disusunnya RUU Cipta Kerja ini. “Kami sudah berusaha keras mengawal pembahasan RUU Cipta Kerja utamanya terkait jaminan perlindungan hak-hak dan kesejahteraan buruh,” ujar mantan aktivis Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) itu.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan peningkatan perlindungan kepada pekerja dengan menjaminn adanya kepastian pemberian pesangon. Dalam skema pemberian pesangon, pemerintah juga menerapkan program JKP dengan tidak mengurangi manfaat sejumlah jaminan yang lain. Seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKm), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP), serta tidak menambah beban iuran dari pekerja atau pengusaha.
Sayangnya Airlangga enggan menjelaskan lebih gamblang alasan penurunan jumlah gaji dalam pemberian pesangon itu. Kemudian mekanisme Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) juga tetap mengikuti persyaratan yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Selain itu, RUU Cipta Kerja tidak menghilangkan hak cuti haid dan cuti hamil yang telah diatur dalam UU Ketenagakerjaan.
