Polisi Diminta Ungkap Dalang Kerusuhan di MK
Berita

Polisi Diminta Ungkap Dalang Kerusuhan di MK

Gunakan video conference agar pendukung pasangan calon tidak harus berbondong-bondong ke MK.

Hukumonline News
Hukumonline News
ASH
Bacaan 2 Menit
Polisi Diminta Ungkap Dalang Kerusuhan di MK
Hukumonline

Ketua MK Hamdan Zoelva sangat menyesalkan peristiwa kericuhan dalam sidang saat pembacaan putusan sengketa pemilihan gubernur (Pilgub) Maluku yang terjadi Kamis (14/11) kemarin. Kericuhan itu dia sebut sebagai tindakan dari salah satu pendukung pasangan calon yang tidak bermoral yang merusak wibawa negara hukum. Polisi menahan belasan orang yang diduga pelaku perusakan fasilitas dan peralatan sidang MK.

“Apa yang terjadi kemarin tidak hanya merusak wibawa MK, tetapi juga merusak wibawa negara karena MK salah satu lambang kekuasaan negara. Tindakan itu tak menghormati proses demokrasi,” kata Hamdan saat konsperensi pers di Gedung MK, Jum’at (15/11).

Peristiwa kerusuhan yang pertama kalinya terjadi ini dianggapnya di luar dugaan karena pengamanan sidang di MK cukup optimal. Atas insiden itu, Hamdan mengaku sesaat setelah kejadian langsung berkoordinasi dengan Kapolri dan Menkopolhukam untuk segera mengusut tuntas untuk mengungkap siapa dalang di balik kerusuhan itu. “Saya minta pihak kepolisian dan aparat keamanan usut kasus ini sampai tuntas dan jatuhkan hukuman setimpal pada mereka yang merusak wibawa negara,” kata Hamdan.

Hamdan mengungkapkan kerusuhan ini terjadi setelah Majelis MK membacakan putusan sengketa Pilgub Maluku perkara Nomor 94/PHPU.D-XI/2013 dengan pemohon Herman Koedoeboen dan Daud Sangadji, pasangan nomor 4. Putusan majelis hanya mengesahkan Keputusan KPU Maluku tentang penetapan pemungutan suara ulang (PSU) di kabupaten Seram Timur yang digelar 30 Juli lalu.

Pasangan Herman-Daud bersama pasangan lain menggugat penetapan itu karena ada laporan kecurangan di Kabupaten Seram Bagian Timur.  Lalu, putusan MK itu hanya menentukan pasangan calon yang akan masuk putaran kedua Pemilukada Provinsi Maluku. Sebab, dalam pemilihan ulang semua pasangan calon tidak ada yang mendapatkan suara di atas 30 persen.

“Sidang kemarin itu hanya penetapan pemilihan suara ulang di Kabupaten Seram Bagian Timur. Memang pemohon ini ada peningkatan suara pada pemilihan ulang, tetapi tetap tidak bisa masuk putaran kedua karena perolehan suara masing-masing pasangan calon tidak mencapai 30 persen,” kata Hamdan.

Menurut Hamdan, pendukung pasangan Herman-Daud kecewa dan ingin ada pemungutan suara yang ketiga. Bagi MK, tuntutan itu tidak bisa dilakukan karena tidak ada bukti kuat terjadi pelanggaran atau penyimpangan yang siginifikan dalam pemilihan suara ulang itu. Tak puas dengan putusan itu, puluhan pendukung pasangan Herman-Daud geram dan merusakLCD, melempar-lempar kursi di lobi gedung MK.

“Saat membacakan putusan permohonan pasangan Abdullah Tuasikal-Hendrik Lewerissa dalam keadaan hening dan sedang mendengarkan baik-baik. Setelah itu mereka mendobrak masuk ruang sidang utama yang masih menggelar sidang lain dan merusak fasilitas ruang sidang,  saya harus menghentikan sidang,” ungkapnya.

Meski begitu, dia mengakui bagaimanapun kepercayaan masyarakat terhadap MK belum sepenuhnya pulih. “Ini masih ada sisa-sisanya, deteksi dini dan pengamanan harus lebih diperketat,” katanya.

Optimalisasi video conference

Terpisah, pengamat hukum tata negara Irman Putra Sidin mengatakan peristiwa kerusuhan di sidang MK memang sangat disayangkan. Peristiwa ini menjadi tantangan yang sangat berat bagi Hamdan karena dia memimpin saat MK dalam kondisi “minus”. Dia sarankan agar MK bisa lebih tegas dan percaya diri agar bisa segera bisa mengembalikan kepercayaan publik.

“Peristiwa kerusuhan sidang kemarin harus bisa menjadi ancaman bagi seluruh calon kepala daerah yang bersengketa di MK. Jika ada pendukung calon kepala daerah yang membuat rusuh, MK jangan ragu untuk mendiskualifikasinya,” kata Irman.

MK juga disarankan mengevaluasi sistem keamanan internalnya dengan memperketat masuknya pengunjung sidang. Selain itu, MK diminta mengoptimalisasi penggunaan video conference untuk menayangkan persidangan di MK yang tersebar di puluhan perguruan tinggi seluruh Indonesia.

“Yang terpenting pemanfaatan video conference untuk bisa menayangkan persidangan di MK, sehingga pendukung calon kepala daerah tak perlu berbondong-bondong datang ke Jakarta,” sarannya.  

Pengamanan baru

Sejak terpilih sebagai ketua MK, Hamdan mengaku akan menerapkan sistem pengamanan baru khususnya menyangkut pelaksanaan sidang di MK dengan menerapkan shift system. Namun, sebelum sistem pengamanan baru diterapkan, peristiwa kerusuhan sudah terjadi kemarin.

“Sejak kemarin sebenarnya MK sudah merencanakan menerapkan  shift system termasuk ruang sidang. Minggu depan akan diterapkan sistem pengamanan baru,” kata Hamdan.  

Sistem shift ini mewajibkan pengunjung sidang meninggalkan kartu identitas dan mengisi daftar absen pengunjung untuk pendataan. Lalu petugas MK akan memberikan kartu tanda tamu MK dengan tali warna merah yang mencolok. Jumlah pengunjung sidang juga akan dibatasi, terutama di dalam ruang sidang. Upaya ini dilakukan untuk menghindari peristiwa memalukan seperti kemarin terulang lagi.

“Kami mohon maaf pada masyarakat yang hendak menonton sidang atau pengunjung sidang akan banyak mendapat pembatasan-pembatasan di Gedung MK, misalnya pengunjung dilarang keluar masuk. Hal ini demi untuk menjaga wibawa MK.”

Pascakericuhan saat sidang pembacanaan putusan sengketa Pilgub Maluku kemarin tingkat keamanan MK mulai diperketat. MK secara resmi sudah meminta kepada Kapolri agar ada penambahan aparat kepolisian terutama saat sidang pembacaan putusan sengketa Pemilukada digelar. Namun, konsentrasi aparat seringkali terpecah karena harus mengamankan demonstrasi di sekitar silang Monas.  

“Jadi keamanan internal kami perketat, kemudian aparat keamanan diperkuat,” tambahnya.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info