Jaksa Agung Basrief Arief berharap ke depan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang revisinya sedang digodok oleh pemerintah dapat menerapkan proses hukum yang adil dan layak atau due process of lawsecara benar. Ia menilai ada beberapa ketentuan KUHAP saat ini yang kurang mendukung terwujudnya due process of law.
Pertama, pada tahap penyidikan belum ada lembaga yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh polis), khususnya dalam penerapan upaya paksa. Apakah proses penyidikan sudah dilakukan secara benar atau belum.
Pasalnya, lanjut Basrief, kedudukan jaksa dalam KUHAP saat ini hanya diberi tugas untuk memeriksa berkas perkara hasil penyidikan polisi. Jaksa tidak dapat mengetahui jalannya proses pemeriksaan dan pengumpulan alat bukti. “Hal ini kadang kala menyulitkan jaksa di persidangan ketika para saksi menolak keterangan yang ada di berkas perkara,” jelasBasrief ketika rapat kerja dengan Komisi III DPR, di Jakarta, Selasa (12/6).
Kedua, KUHAP masih menganut sistem kompartemenisasi sehingga masing-masing lembaga yang terlibat dalam proses peradilan pidana menjadi kurang terintegrasi dan terkesan terkotak-kotak. “Akibatnya egoisme sektoral menjadi semakin menguat dan menyebabkan masing-masing penegak hukum kurang memiliki pemahaman untuk mencapai tujuan bersama,” jelasnya.
Ketiga, KUHAP cenderung menjadikan kepolisian sebagai penyidik tunggal. Akibatnya banyak kasus yang tidak ditindaklanjuti kepolisian, tidak dapat diselesaikan secara tuntas karena tidak ada institusi lain yang dapat mengambil alih proses penyidikan. Di sisi lain tidak ada sanksi bagi penyidik apabila mereka tidak menindaklanjuti suatu perkara ke tahap berikutnya.
Basrief menilai hal tersebut dapat menyebabkan timbulnya ketidakadilan dan ketidakpastian hukum terutama bagi para korban dan pelapor. “Ada 555.110 perkara yang tidak ditindaklanjuti oleh polisi sejak 2005 sampai 2011,” jelas Basrief lagi.
Perkara Tindak Pidana Umum di Seluruh Indonesia
Sejak Tahun 2005 s.d. 2011
Yang Tidak Ditindaklanjuti oleh Penyidik Kepolisian
No | Tahun | SPDP yang Tidak Ditindaklanjuti Tahap I | Perkara P-18/P-19 Tetapi Tak Dikirim Lagi ke Jaksa | Perkara P-21 (Lengkap) Tetapi Tidak Ditindaklanjuti ke Tahap II | Jumlah |
1 | 2005 | 80.203 | 6.079 | 2.942 | 89.224 |
2 | 2006 | 79.963 | 3.635 | 3.780 | 87.378 |
3 | 2007 | 77.334 | 4.947 | 5.422 | 87.703 |
4 | 2008 | 74.309 | 8.276 | 6.237 | 88.822 |
5 | 2009 | 65.559 | 4.632 | 6.662 | 76.853 |
6 | 2010 | 57.841 | 7.396 | 6.612 | 71.849 |
7 | 2011 | 32.577 | 6.309 | 14.395 | 53.281 |
Jumlah | 467.766 | 41.274 | 46.050 | 555.110 | |
Sumber: Kejaksaan Agung
Anggota Komisi III dari PAN Taslim Chaniago mempertanyakan banyak sekali perkara yang mandeg di Kepolisian. “Ada 555ribuan perkara yang tidak ditindaklanjuti oleh penyelidik kepolisian hingga sekarang. Ada apa ini?” ujarnya.
Taslim mempertanyakan apakah penyebabnya karena Kejaksaan asal membuat kasus saja dengan menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) atau karena memang kepolisian memang mandeg menangani perkara-perkara itu. “Kami bisa juga tanyakan ke polisi, apakah mereka membawa tidur kasus-kasus itu,” pungkasnya.
















